gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-10806135678/bpbJCJua_ekZEP6W4qAo'});
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

Target Pendapatan Asli Daerah Pemkab Lampung Barat Tahun 2025

21
×

Target Pendapatan Asli Daerah Pemkab Lampung Barat Tahun 2025

Sebarkan artikel ini

TIMES AKURAT NEWS, LAMPUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2025 sebesar Rp89 miliar berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni. Target ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama dalam menyokong pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut. (03/02/2025)

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓

Sampai akhir Januari 2025, realisasi PAD yang tercatat baru mencapai Rp1,9 miliar, yang setara dengan 2,16% dari target yang telah ditetapkan.

Meskipun angka ini tergolong masih sangat rendah, pihak pemerintah daerah optimis bahwa pencapaian PAD akan meningkat seiring berjalannya waktu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Drs. Daman Nasir, M.P., memberikan penjelasan terkait pencapaian ini, beliau menyatakan bahwa pencapaian sebesar Rp1,9 miliar mencerminkan langkah positif menuju target besar yang diusung Pemkab Lampung Barat pada tahun ini.

“Untuk tahun ini, pemerintah daerah menargetkan PAD sebesar Rp89 miliar, yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan target tahun 2024,” ungkap Daman Nasir.

Daman Nasir menyampaikan bahwa target PAD yang mencapai Rp89 miliar bersumber dari berbagai sektor penerimaan, Penting untuk menganalisis bagaimana realisasi target ini dapat dipenuhi dan sektor mana yang masih perlu perhatian lebih.

Pencapaian target PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan laporan saat ini, berikut rincian sektor penerimaan yang telah ditargetkan:

Pajak Daerah: Target pajak daerah ditetapkan sebesar Rp35 miliar, namun realisasi yang tercatat baru mencapai Rp1,4 miliar atau sekitar 4,25% yang menunjukkan bahwa terdapat tantangan besar dalam pencapaian pajak daerah.

Retribusi Daerah: Serupa dengan pajak daerah, target retribusi daerah ditetapkan lebih tinggi sebesar Rp42 miliar. Namun, realisasinya baru mencapai Rp129 juta yang merupakan 0,30% dari target.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Dengan target Rp5 miliar, sektor ini belum mencatatkan realisasi sama sekali.

Lain-lain PAD yang Sah: Terakhir, untuk lain-lain PAD yang sah ditargetkan Rp5 miliar, tetapi baru terealisasi Rp313 juta, yang mencerminkan 5,37% dari target yang ditentukan.Daman Nasir, menunjukkan optimisme tinggi meski realisasi PAD pada bulan Januari ini masih jauh dari target dan menekankan pentingnya upaya kolaboratif dari perangkat daerah untuk mencapai target PAD yang lebih ambisius di tahun 2025.
Meski hasil yang dicapai belum memuaskan, Daman Nasir tetap percaya bahwa pencapaian PAD di tahun 2025 akan semakin meningkat. “Dengan terus berjalannya waktu dan sinergi antar perangkat daerah, ada potensi besar untuk melampaui Target,”ucapnya.

Lebih jauh, Daman Nasir menekankan perlunya perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan PAD untuk memperkuat kinerja mereka.

“Kami berharap perangkat daerah di lingkungan PemKab Lambar, khususnya yang mengelola sektor-sektor PAD, untuk lebih mengoptimalkan kinerja setiap sektor,” ungkapnya.

Harapan untuk semua pihak dapat bekerja sama demi mencapai target yang diharapkan. Target ambisius yaitu merealisasikan PAD 100 persen sebelum akhir tahun 2025, bahkan jika mungkin mencapai angka yang melebihi target yang ditetapkan.

Dalam menciptakan Lampung Barat yang lebih maju, kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat sangatlah penting.

Pemkab Lampung Barat dan seluruh perangkat daerah serta elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada.


Potensi PAD Lampung Barat sangat beragam, mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga pengelolaan aset. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan potensi yang ada dengan sebaik-baiknya.

Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi promosi destinasi wisata, pengembangan industri lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kolaborasi, target PAD yang ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal.

Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, akan ada dampak positif bagi pembangunan daerah Lampung Barat.

Ketika PAD meningkat, sumber daya yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga akan meningkat. Hal ini akan membuat kehidupan masyarakat semakin baik. Dengan demikian, harapan untuk merealisasikan Lampung Barat yang lebih maju bukanlah hal yang mustahil lagi.(*)

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika
Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

error: Content is protected !!