gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-10806135678/bpbJCJua_ekZEP6W4qAo'});
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

Kepala Bapenda Lampung Bersama Inspektur Provinsi Lampung Berikan Pengarahan

13
×

Kepala Bapenda Lampung Bersama Inspektur Provinsi Lampung Berikan Pengarahan

Sebarkan artikel ini

Kepala Bapenda Lampung bersama Inspektur Provinsi Lampung berikan pengarahan kepada Pejabat Administrator dan Pengawas di Lin

TIMES AKURAT NEWS, BANDAR LAMPUNG – Kepala Bapenda Lampung, Slamet Riadi, bersama Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, mengadakan sebuah pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan reformasi dan tata kelola pelayanan publik Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat lantai tiga Bapenda Lampung, dihadiri oleh para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Bapenda. (27/02/2025)

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓

Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menyampaikan harapannya agar seluruh layanan publik di Bapenda Lampung semakin berkualitas. Harapan ini tidak hanya demi kepuasan masyarakat, tetapi juga untuk optimalisasi pajak. Dalam pengarahan tersebut, Bayana menekankan pentingnya setiap pegawai untuk memiliki kesadaran penuh dalam melayani masyarakat dengan baik.

Menjawab arahan dari Inspektur Provinsi, Kepala Bapenda Slamet Riadi menunjukkan kesiapannya untuk terjun langsung dalam pengawasan layanan, terutama di Samsat. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan optimal.

Dengan adanya pengawasan langsung dari pimpinan, diharapkan akan tercipta sistematis dan transparansi dalam pelayanan yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan.

Komitmen Slamet Riadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Bapenda Lampung merupakan cerminan dari tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap pegawai negeri. Proses reformasi ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, kolaborasi antara pengawas dan adminstrator sangatlah penting dalam menciptakan tata kelola yang baik.

Dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin kompleks, Bapenda Lampung perlu beradaptasi dan berinovasi. Dengan memfokuskan pada kepuasan masyarakat, pelayanan pajak dan administrasi publik diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Kesadaran ini merupakan langkah awal dalam menciptakan pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, tujuan utama dari kegiatan pengarahan ini adalah untuk mendengarkan masukan serta kendala di lapangan, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diambil tepat sasaran. Komitmen kuat dari Bapenda Lampung dan dukungan dari Inspektur Provinsi akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan reformasi pelayanan publik yang lebih optimal ke depan.

Kepala Bapenda Lampung bersama Inspektur Provinsi Lampung berikan pengarahan kepada Pejabat Administrator dan Pengawas di Lin

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika
Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

error: Content is protected !!