Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
PemerintahanBerita

Gubernur Mirza: KNPI Harus Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Desa dan UMKM

2677
×

Gubernur Mirza: KNPI Harus Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Desa dan UMKM

Sebarkan artikel ini
KNPI Lampung

Gubernur Mirza: KNPI Harus Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Desa dan UMKM


BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menantang Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk bertransformasi menjadi motor utama penggerak ekonomi di tingkat desa dan UMKM. Menurutnya, KNPI memiliki peran krusial untuk mengisi ruang kosong dalam kebijakan pembangunan nasional yang kini bergeser ke akar rumput.

 

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓

Seruan strategis ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) KNPI 2025 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (4/7/2025).

 

“Saya paham, anak muda ini sedang mencari kesempatan dan peluang. Sekarang adalah momennya,” ujar Gubernur Mirza, yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Lampung.

 

Mirza menjelaskan, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan telah bergeser dari top-down menjadi bottom-up. Kebijakan ini, menurutnya, mengalirkan triliunan rupiah langsung ke tingkat desa, menciptakan peluang masif yang harus ditangkap oleh pemuda.

 

“KNPI harus jeli melihat ini. Contohnya di pertanian, teknologi seperti smart farming tidak bisa dipelajari petani sendiri. Di sinilah ruang anak muda. KNPI harus terlibat dan berkolaborasi menjadi jembatan teknologi,” tegasnya.

 

Selain pertanian, peran sentral KNPI juga sangat dibutuhkan di sektor UMKM. Mirza menyoroti fakta bahwa 70 persen dari 940 ribu pelaku UMKM di Lampung berusia di atas 45 tahun, sehingga membutuhkan pendampingan digital yang adaptif.

 

“Banyak ibu-ibu di desa punya kemauan belajar, tapi butuh pendekatan khusus. Anak muda di KNPI bisa mengambil peran sebagai mentor digital bagi mereka,” tambahnya

 

Gubernur Mirza berharap KNPI melepaskan citranya sebagai alat politik dan menjelma menjadi wadah kolaborasi yang konkret. “Di politik, perputarannya hanya 6 persen. Sekarang yang terpenting itu kolaborasi,” tandasnya.

 

Gagasan ini diperkuat oleh Ketua Umum DPP KNPI, Ryano Panjaitan. Ia menegaskan bahwa bonus demografi Indonesia akan sia-sia jika tidak diarahkan ke sektor yang tepat.

 

Pemberdayaan pemuda harus diarahkan ke sektor konkret: UMKM, teknologi, dan inovasi. KNPI harus menjadi akselerator peningkatan kapasitas, bukan sekadar tempat berhimpun. Kita ingin siapa pun yang masuk KNPI, kehidupannya menjadi lebih baik,” pungkas Ryano.

 

[Berry/Times Akurat News]

 

Baca Juga :

 

 

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

error: Content is protected !!