Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

Alarm Korupsi di DLH Lampung: LSM Soroti Potensi Kerugian Negara Miliaran Rupiah

29
×

Alarm Korupsi di DLH Lampung: LSM Soroti Potensi Kerugian Negara Miliaran Rupiah

Sebarkan artikel ini

Alarm Korupsi di DLH Lampung

Bandar Lampung, (Akuratnews.pro)Praktik tata kelola anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung kini berada di bawah sorotan tajam. Baru-baru ini, LSM Tunas Bangsa membunyikan alarm atas dugaan korupsi dan potensi kerugian negara yang bersumber dari dua pos anggaran jumbo tahun 2024: perjalanan dinas (perjadin) senilai Rp 2,4 miliar dan belanja modal alat kantor senilai Rp 787 juta.

Alokasi dana perjadin DLH Lampung yang mencapai Rp 2,4 miliar (tepatnya Rp2.408.515.000) menjadi titik perhatian utama LSM Tunas Bangsa.

Ketua LSM, Birman Sandi, menilai angka ini sulit diterima nalar publik. “Jika dirata-ratakan, alokasi ini setara pengeluaran Rp 6,5 juta lebih setiap hari hanya untuk perjalanan dinas. Angka ini melampaui batas kewajaran dan mengkhianati rasa keadilan publik,” tegas Sandi.

Ia mengkritik keras alokasi fantastis tersebut di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. “Dana publik sebesar itu seharusnya menjadi investasi untuk pembangunan daerah atau peningkatan kualitas SDM, bukan dihamburkan untuk perjalanan dinas yang efektivitasnya patut dipertanyakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tunas Bangsa mencium adanya dugaan modus manipulasi dalam laporan pertanggungjawaban perjadin. “Kami menduga kuat adanya praktik curang, seperti mark-up durasi menginap atau penggelembungan jumlah peserta dinas dalam laporan,” ungkap Sandi.

Ironisnya, menurut Sandi, anggaran perjadin yang membengkak ini justru kontras dengan adanya alokasi Rp 205 juta untuk proyek digitalisasi di DLH. “Idealnya, digitalisasi memangkas biaya perjalanan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: ada apa di balik kebijakan anggaran DLH?”

Tak hanya perjadin, Tunas Bangsa juga menyoroti tujuh paket pengadaan alat kantor DLH senilai total Rp 786.998.500. Dugaan ini menemukan indikasi kuat adanya penggelembungan harga (mark-up) pada sejumlah item, yang berpotensi merugikan keuangan negara:

• AC Split 2 PK: Rp 14.790.000 per unit

• Kipas angin Exhaust fan Rp 1.741.000 per unit

• Paket Printer hingga Proyektor: Rp87.677.500.

• Paket Tripod Kamera hingga Smart TV 85 inci: Rp 75.640.000

• Laptop/Notebook (2 unit): Rp 39.449.000

• Komputer ACER AIO: Rp 143.056.000

• Alat Laboratorium Rp 424.645.000

Menyikapi temuan serius ini, Birman Sandi menegaskan LSM Tunas Bangsa akan mengambil langkah hukum. “Kami tidak akan tinggal diam. Segera kami koordinasikan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar dugaan korupsi dan potensi kerugian negara ini diusut tuntas, dan Kepala DLH dapat dimintai pertanggungjawaban,” tandasnya.

Sejalan dengan upaya hukum, prinsip keberimbangan jurnalistik tetap dijunjung tinggi. Upaya konfirmasi kepada Kepala DLH Lampung, Ir. Emilia Kusuma Wati, M.M., terus dilakukan untuk memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab.

Tanggapan dari DLH Lampung dinantikan sebagai bagian penting untuk melengkapi gambaran utuh persoalan ini.*RED

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika
Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

error: Content is protected !!