(self.SWG_BASIC = self.SWG_BASIC || []).push( basicSubscriptions => { basicSubscriptions.init({ type: "NewsArticle", isPartOfType: ["Product"], isPartOfProductId: "CAow7ue8DA:openaccess", clientOptions: { theme: "light", lang: "id" }, }); }); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0S6TE2EDMQ'); gtag('config', 'AW-10806135678');
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

Anggaran Makan dan Minum DPRD Way Kanan Capai Rp 3,4 Miliar

20
×

Anggaran Makan dan Minum DPRD Way Kanan Capai Rp 3,4 Miliar

Sebarkan artikel ini

Anggaran Makan dan Minum DPRD Way Kanan Capai Rp 3,4 Miliar

WAY KANAN (TIMES AKURAT NEWS) – LSM Tunas Bangsa menyorot dugaan tindak pidana korupsi belanja makan dan minum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan yang menunjukkan realisasi belanja makan dan minum Rapat dan jamuan tamu pada tahun 2024 yang menguras anggaran mencapai Rp 3.4 miliar Per tahun.

LSM Tunas Bangsa, Chandra S. Sos., menjelaskan dari data Sekretariat DPRD kabupaten Way Kanan di APBD 2024 terdapat 22 paket belanja makan dan minum yang berisi rincian :

• 4 paket Makan dan minum jamuam tamu Rp 698.000.000

• 12 Paket makan dan minum rapat Rp 368.560.000

• 6 Paket Makan dan minum luar kantor Rp 2.430.000.000

Maka, total anggaran yang dihabiskan untuk makan dan minum di Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan mencapai Rp 3,4 miliar Per tahun. (Rincian Data Terlampir)

“Saya sangat perihatin terhadap anggaran yang dihabiskan oleh DPRD Way Kanan karena, besaran uang makan dan minum sudah diluar batas kewajaran. Seperti yang terlihat, hanya untuk makan minum rapat mencapai Rp 3,4 miliar. Jika dana sebesar itu dialokasikan untuk pembangunan daerah dan peningkatan kualitas SDM masyarakat maka lebih bermanfaat,”ungkap Chandra.

Selain itu, Chandra menilai adanya kejanggalan dengan alokasi anggaran tersebut, Pejabat DPRD Way Kanan terkesan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya, seharusnya DPRD sebagai perwakilan rakyat lebih memperhatikan kepentingan yang dibutuhkan masyarakat saat ini, bukan sebaliknya yang menghambur-hamburkan anggaran.”Saya menduga ada yang tidak beres dengan anggaran makan dan minum tersebut,”ujar Chandra.

Lebih jauh, Chandra mengungkapkan jika anggaran sebesar Rp 3,4 miliar dibagikan ke dalam satu tahun sama dengan 365 hari, maka pengeluaran setiap hari untuk makan dan minum di DPRD Way Kanan mencapai Rp 10 juta lebih Perhari,”jelas Chandra.

Bagaimana Tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Way Kanan, terkait penggelembungan anggaran makan dan minum rapat di Sekretariat DPRD Way Kanan.

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika
Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

error: Content is protected !!