Permudah Pajak 5 Tahunan, Bapenda Lampung Gandeng Lima Perusahaan Leasing. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bapenda meluncurkan inovasi layanan untuk mempermudah wajib pajak yang kendaraannya masih dalam masa kredit untuk membayar pajak lima tahunan. Melalui kerjasama dengan lima perusahaan pembiayaan (leasing), masyarakat kini dapat memperpanjang STNK tanpa harus mengambil BPKB dari perusahaan pembiayaan. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemutihan pajak yang sedang berlangsung dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
news

Di Hadapan Ribuan Warga, Tri Umaryani Serukan Budaya Sebagai Kompas di Era Globalisasi
Di Hadapan Ribuan Warga, Tri Umaryani Serukan Budaya Sebagai Kompas di Era Globalisasi. Kepala Bappeda Lampung Barat, Dr. Tri Umaryani, menyerukan pentingnya budaya sebagai kompas di era globalisasi di hadapan ribuan warga pada Festival Budaya Nyambai Bebakhong. Ia menekankan budaya bukan hanya identitas, tetapi juga aset ekonomi strategis, serta mengajak generasi muda untuk melestarikan dan mengintegrasikannya dengan teknologi. Acara ini juga menyoroti potensi Festival Sekura sebagai event nasional dan harapan untuk menjadikannya magnet wisata internasional.

Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024
Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024. Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.
Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.
Catatan: Deskripsi langsung menyoroti kata kunci utama: korupsi, PUPR Mesuji, WTP, BPK, solar fiktif, dan APBD 2024.

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat
KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat. membongkar dugaan korupsi sistematis dalam Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Pesawaran untuk APBD 2024. Dengan total anggaran Rp 2,45 miliar, analisis mengungkap modus operandi busuk seperti penggelembungan harga (mark-up) brutal pada sewa alat berat dan pakaian dinas, serta pemecahan puluhan paket pengadaan untuk menghindari lelang terbuka. Dugaan semakin diperkuat dengan alokasi anggaran swakelola yang tidak wajar dan berpotensi fiktif. Kepala Dinas DLH, Dra. Linda Sari, M.M., memilih bungkam saat dikonfirmasi, menambah kecurigaan publik atas praktik lancung yang merugikan keuangan negara.

DUGAAN KORUPSI DINAS KESEHATAN TANGGAMUS: Proyek Diatur, Anggaran Janggal, Puskesmas Diduga Diperas
DUGAAN KORUPSI DINAS KESEHATAN TANGGAMUS: Proyek Diatur, Anggaran Janggal, Puskesmas Diduga Diperas. Dugaan korupsi sistematis di Dinas Kesehatan Tanggamus terbongkar. Melibatkan pengaturan lelang proyek DAK, kejanggalan anggaran miliaran, hingga dugaan pungli yang menyasar 24 Puskesmas. Nama Kepala Dinas Taufik Hidayat menjadi sorotan utama.