gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-10806135678/bpbJCJua_ekZEP6W4qAo'});
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

BPPRD Lampung Selatan Melakukan Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan di Kabupaten Lampung Selatan

21
×

BPPRD Lampung Selatan Melakukan Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan di Kabupaten Lampung Selatan

Sebarkan artikel ini

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan kegiatan pendataan dan penagihan tu

TIMES AKURAT NEWS, KAB.LAMSEL – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bersama Samsat Kalianda Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan program penting dalam kegiatan pendataan dan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di wilayah Kecamatan Merbau Mataram dan Kecamatan Katibung pada tanggal 27 Februari 2025.

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh data yang akurat mengenai wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban mereka terkait pajak kendaraan bermotor.

Kepala BPPRD, Feri Bastian, menekankan bahwa pendataan ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami pentingnya membayar pajak kendaraan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat diperlukan untuk berbagai fasilitas publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat vital bagi Kabupaten Lampung Selatan. Selain memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, pajak ini juga berperan dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik. Tanpa pajak yang diharapkan, banyak program pembangunan bisa terhambat.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) juga menjadi salah satu elemen penting dalam transaksi jual beli kendaraan. Melalui kegiatan pendataan dan penagihan ini, BPPRD berupaya untuk memastikan bahwa setiap kendaraan terdaftar dan setiap transaksi administratif dilakukan sesuai dengan peraturan, yang pada gilirannya dapat mencegah masalah hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan pendataan dan penagihan yang dilakukan BPPRD di Kabupaten Lampung Selatan, diharapkan akan tercipta kondisi yang lebih baik dalam hal kepatuhan wajib pajak. Masyarakat dihimbau untuk dapat berpartisipasi serta menyadari pentingnya kewajiban membayar pajak agar bersama-sama kita dapat membangun daerah yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Dengan demikian, melalui inisiatif BPPRD, Kabupaten Lampung Selatan semakin menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum pajak serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perpajakan bagi kemajuan daerah.

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika
Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

error: Content is protected !!