gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-10806135678/bpbJCJua_ekZEP6W4qAo'});
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

Di Bawah Komando Dr. Marindo Kurniawan, Realisasi APBD Lampung Melaju Lampaui Rata-Rata Nasional

19
×

Di Bawah Komando Dr. Marindo Kurniawan, Realisasi APBD Lampung Melaju Lampaui Rata-Rata Nasional

Sebarkan artikel ini

Di Bawah Komando Dr. Marindo Kurniawan, Realisasi APBD Lampung Melaju Lampaui Rata-Rata Nasional

BANDAR LAMPUNG, (Akuratnews.pro) – Provinsi Lampung kembali mengukir prestasi impresif dalam tata kelola keuangan daerah, dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 per 10 Mei yang secara de facto telah melampaui rata-rata nasional. Keberhasilan gemilang ini tak lepas dari visi strategis, kepiawaian manajerial, dan inovasi yang diterapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan.

Hingga 10 Mei 2025, di bawah arahan Dr. Marindo Kurniawan, realisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung telah mencapai angka Rp2,2 triliun, atau setara dengan 30,23 persen dari total target anggaran. Pada sisi belanja, realisasinya juga menunjukkan performa solid di angka 24,62 persen. Capaian ini menempatkan kinerja fiskal Lampung pada posisi yang patut dibanggakan, melampaui rata-rata nasional secara de facto.

Dr. Marindo Kurniawan, dalam pemaparannya pada Sabtu (10/5/2025), menjelaskan bahwa angka-angka tersebut mencerminkan gambaran komprehensif realisasi keuangan, baik yang tercatat dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maupun dana signifikan yang dikelola di luar kas daerah. Ini termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang kontribusinya kini telah melampaui Rp350 miliar.

“Pengelolaan Dana BOS memang disahkan per semester sesuai Permendagri. Namun, secara de facto, dana tersebut telah efektif digunakan dan menjadi bagian integral dalam perhitungan realisasi pendapatan serta belanja kita,” ujar Dr. Marindo Kurniawan dengan optimisme.

Lebih lanjut, ia menegaskan dengan keyakinan bahwa apabila seluruh komponen ini terkonsolidasi dan dilaporkan secara resmi ke Kementerian Dalam Negeri, posisi Provinsi Lampung dalam peta realisasi APBD nasional akan semakin menonjol. “Jika total angka ini sudah kita sampaikan secara menyeluruh, kita akan menyaksikan Lampung berada di garis depan, unggul dalam realisasi APBD dibandingkan provinsi lain di Indonesia,” tambahnya, menggambarkan potensi capaian yang lebih tinggi berkat pengelolaan yang cermat.

Tidak hanya unggul dalam angka realisasi, Dr. Marindo Kurniawan juga menggarisbawahi efisiensi dan optimalisasi luar biasa dalam pengelolaan kas daerah Provinsi Lampung. Salah satu indikator kunci yang beliau soroti adalah saldo kas daerah harian yang konsisten dijaga agar tidak melebihi 0,03 persen.

“Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari komitmen kami bahwa setiap penerimaan keuangan daerah langsung kami alirkan secara optimal untuk belanja program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tidak ada dana yang mengendap atau penumpukan di kas,” tegas Dr. Marindo Kurniawan. Menurutnya, ini adalah bukti nyata bahwa anggaran bekerja maksimal untuk rakyat.

Prestasi ini merupakan manifestasi keseriusan dan kepemimpinan Dr. Marindo Kurniawan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, tepat guna, dan tepat sasaran. Kebijakan fiskal yang disiplin dan terarah di bawah kepemimpinannya tidak hanya mengakselerasi laju pembangunan daerah, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi esensial dalam menjaga stabilitas ekonomi regional di tengah dinamika tantangan global, memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat Lampung.*(berry)

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika
Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

error: Content is protected !!