gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-10806135678/bpbJCJua_ekZEP6W4qAo'});
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

Dinas Pendidikan Tanggamus Diduga Bekerjasama Memonopoli Proyek Tahun 2024

11
×

Dinas Pendidikan Tanggamus Diduga Bekerjasama Memonopoli Proyek Tahun 2024

Sebarkan artikel ini

TIMES AKURAT NEWS, TANGGAMUS – LSM Tunas Bangsa menyoroti dugaan praktik penyimpangan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tanggamus. Mulai terungkap bahwa oknum Disdikbud diduga bekerja sama dalam permainan proyek bernilai besar tanpa melalui lelang atau tender, dengan nama pemilik yang sama.

Berdasarkan temuan LSM Tunas Bangsa, terdapat indikasi kecurangan dalam proyek Disdikbud Kabupaten Tanggamus tahun 2024. Indikasi tersebut terlihat dari banyaknya perusahaan yang mampu memenangkan hingga tiga paket proyek sekaligus dengan nilai penawaran minimal serta mayoritas peserta tender yang sama. Bahkan, peserta tender ini bergantian menjadi pemenang dengan pemilik atau rekanan yang sama, hanya berbeda nama perusahaan.

Ketua LSM Tunas Bangsa, Birman Sandi, menduga Disdikbud Kabupaten Tanggamus telah memonopoli proyek pada tahun 2024. Hal ini menjadi indikator persekongkolan dalam tender, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan barang dan jasa, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari data yang diperoleh, terdapat beberapa perusahaan yang memenangkan tiga paket proyek sekaligus dengan nilai penawaran yang sangat minim. Berikut beberapa dugaan proyek yang sudah diatur:

Perusahaan yang Memenangkan Tiga Paket Proyek

1. CV Alkas Jaya

Belanja Modal Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SMP (APBD) 2023

HPS: Rp959.200.000

Pemenang: CV Alkas Jaya

Penawaran: Rp948.500.000 (turun Rp10,7 juta atau 1,1% dari HPS)


Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi SMPN 3 Pugung

HPS: Rp230.000.000

Penawaran: Rp218.496.100 (turun Rp11,5 juta atau 5% dari HPS)


Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi SDN 2 Suka Merindu, Kecamatan Talang Padang

HPS: Rp420.000.000

Penawaran: Rp399.816.600 (turun Rp20,1 juta atau 4,8% dari HPS)




2. CV Birawa

Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi SDN 1 Kedaloman, Kecamatan Gunung Alip

HPS: Rp1.001.064.000

Penawaran: Rp952.686.300 (turun Rp48 juta atau 4,8% dari HPS)


Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi SMPN 3 Ulu Belu

HPS: Rp800.000.000

Penawaran: Rp762.306.600 (turun Rp37 juta atau 4,7% dari HPS)


Belanja Modal Pembangunan RKB/Rehab SDN 1 Way Gelang, Kecamatan Kotaagung Barat

HPS: Rp1.550.000.000

Penawaran: Rp1.475.589.500 (turun Rp74 juta atau 4,8% dari HPS)




3. CV Jembar Jaya Pratama

Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi SDN 3 Sukaagung Barat, Kecamatan Bulok

HPS: Rp660.000.000

Penawaran: Rp629.624.800 (turun Rp30 juta atau 4,5% dari HPS)


Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi SDN 1 Lengkukai, Kecamatan Kelumbayan Barat

HPS: Rp1.448.959.000

Penawaran: Rp1.377.914.700 (turun Rp71 juta atau 4,9% dari HPS)


Belanja Modal Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Campang Way Handak, Kecamatan Pugung

HPS: Rp500.000.000

Penawaran: Rp475.495.000 (turun Rp24,5 juta atau 4,9% dari HPS)




4. CV Zidan Pratama

Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi SDN 1 Sukabanjar, Kecamatan Kotaagung Timur

HPS: Rp420.000.000

Penawaran: Rp398.989.100 (turun Rp21 juta atau 5% dari HPS)


Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi SDN 1 Kuripan, Kecamatan Limau

HPS: Rp420.000.000

Penawaran: Rp400.303.300 (turun Rp19,6 juta atau 4,6%)


Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi SDN 1 Atar Lebar, Kecamatan Bandar Negeri Semuong

HPS: Rp2.390.241.000

Penawaran: Rp2.280.234.300 (turun Rp110 juta atau 4,6% dari HPS)





Pola Pemenang Tender yang Sama

Berdasarkan data, terdapat empat perusahaan yang menjadi peserta dan juga pemenang di paket proyek lainnya, yaitu:

CV Alkas Jaya

CV Zidan Pratama

CV Jembar Jaya Pratama

CV Birawa


Keempat perusahaan ini selalu berpartisipasi dalam tender proyek yang sama, bahkan beberapa kali memenangkan proyek dengan pola penawaran yang serupa.

Dalam tahap perkembangan terkini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tanggamus, Rakhman Husin, yang menjabat sebagai Plt Kepala Disdikbud Saat dikonfirmasi mengenai isu yang tengah berkembang, Rakhman Husin memilih untuk tidak memberikan reaksi atau tetap bungkam. Ketidaktransparanan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama dalam konteks tata kelola proyek pemerintahan.


Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai situasi ini, kami menghubungi Feri Setiawan, yang juga menjabat sebagai Plt Sekretaris Disdikbud Tanggamus. Feri Setiawan, yang memiliki tanggung jawab ganda sebagai Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapperida) Tanggamus, memberikan keterangan melalui media sosial, khususnya aplikasi WhatsApp. Dalam pernyataannya, Feri menegaskan bahwa ia baru menjabat sebagai Plt Sekretaris Disdikbud Tanggamus sejak tanggal 2 Januari 2025.


Menyinggung mengenai proyek yang dikelola oleh Disdikbud Tanggamus, Feri Setiawan menyatakan, “Sepengetahuan saya bahwa kegiatan-kegiatan di atas telah dilakukan sesuai tahapan atau proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai informasi klo proyek ditahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan oleh bpk,”ucap Feri Setiawan saat dikonfirmasi pada 18 Febuaari 2025.

Menurut Birmam Sandi, ketidak tanggapan dari Plt Kepala Disdikbud Tanggamus, Rakhman Husin, semakin memperuncing situasi dan menciptakan berbagai asumsi di masyarakat.

Masyarakat berharap agar Disdikbud Tanggamus dapat memberikan klarifikasi terkait isu tersebut, karena setiap aksi yang diambil oleh instansi pemerintah dapat berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, respons yang tepat dan tepat waktu sangatlah ditunggu oleh banyak pihak, baik itu masyarakat, media, maupun stakeholder lainnya.

Dalam beberapa kasus, ketidakpastian seperti ini dapat menyebabkan meningkatnya rumor yang tidak berdasar, Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemimpin instansi Pendidikan untuk segera memberikan penjelasan yang dibutuhkan.

Ketua LSM Tunas Bangsa, Birman Sandi, meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek-proyek tersebut.

“Saya berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti dugaan KKN terkait monopoli proyek. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanggamus harus bertanggung jawab jika nanti terbukti terdapat unsur KKN dalam kegiatan tersebut,” tegas Birman Sandi.



(*)

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika
Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

error: Content is protected !!