gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-10806135678/bpbJCJua_ekZEP6W4qAo'});
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

Potensi Dugaan Kecurangan Anggaran Makan dan Minum di Dinas Kesehatan Tanggamus, Lampung: KPAL Mendesak Penyelidikan Serius

17
×

Potensi Dugaan Kecurangan Anggaran Makan dan Minum di Dinas Kesehatan Tanggamus, Lampung: KPAL Mendesak Penyelidikan Serius

Sebarkan artikel ini

Bidik News, Tanggamus Lampung – Komunitas Pemerhati Anggaran Lampung (KPAL) Mengendus ada dugaan kecurangan dalam realisasi anggaran makan dan minum yang ada di dinas kesehatan tanggamus lampung TA 2023.

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓

Ketua KPAL “Firmansyah DT” meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut dugaan mark up anggaran belanja makan dan minum di dinas kesehatan sebesar Rp 1.056.160.000, Hasil temuan ini akan dikordinasikan kepada pihak aparat hukum khususnya Kejati lampung pada pertengah agustus 2024, Diharapkan tindak keras dugaan pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah.

Dari total realisasi anggaran kegiatan 2023 sebesar Rp 1 miliar lebih 80 persen penggunaannya hanya untuk belanja makan dan minum, seharusnya penggunaan anggaran 80 persen untuk kegiatan dan 20 persen untuk makan dan minum rapat, barulah penggunaan anggaran itu produktif, ujar Ketua KPAL “Firmansyah DT saat dihubungi Bidik News , Selasa (07/08/2024).

Dari data yang diperoleh KPAL, pada laporan kinerja tahun 2023 dinas kesehatan kabupaten tanggamus lampung merealisasikan 42 paket belanja makan dan minum Rp 1.056.160.000 miliar (Rincian data terlampir).

Lebih lanjut “Firmansyah DT mengatakan, akhir-akhir ini dinas kesehatan tanggamus menjadi perhatian, karena adanya dugaan korupsi pengadaan anggaran 9 unit mobil pusling dan 5 unit mobil ambulan, dengan total Anggaran Rp9,26 miliar pada TA 2024, sehingga banyak menemukan hal yang tak wajar dalam penggunaan anggaran.

“Dari hasil investigasi, jika ditemukan potensi kerugian negara tentu akan kami kordinasikan dengan pihak hukum, Kami akan meminta aparat penegak hukum baik itu Ditkrimsus Tipikor Polda maupun Kejati Lampung untuk memeriksa sejumlah realisasi anggaran dinas kesehatan tanggamus lampung.

Bagaimana tanggapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Lampung (Taufik Hidayat) atas pemberitaan ini, baca edisi mendatang (*Pratama)

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika
Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

error: Content is protected !!