(self.SWG_BASIC = self.SWG_BASIC || []).push( basicSubscriptions => { basicSubscriptions.init({ type: "NewsArticle", isPartOfType: ["Product"], isPartOfProductId: "CAow7ue8DA:openaccess", clientOptions: { theme: "light", lang: "id" }, }); }); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0S6TE2EDMQ'); gtag('config', 'AW-10806135678');
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

Dukungan BPPRD Lampung Selatan dalam Program Kerja 100 Hari Bupati Lampung Selatan

20
×

Dukungan BPPRD Lampung Selatan dalam Program Kerja 100 Hari Bupati Lampung Selatan

Sebarkan artikel ini

Penertiban Reklame di Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN (TIMES AKURAT) – Dalam rangka mendukung suksesnya program kerja 100 hari Bupati Lampung Selatan (Lamsel), BPPRD Lamsel telah mengerahkan jajaran tim pelaksana gabungan. Tim ini terdiri dari pegawai BPPRD, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung Selatan.

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓

Upaya ini merupakan langkah nyata untuk mempercepat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat melampaui target yang ditetapkan, baik untuk tahun ini maupun tahun-tahun mendatang.

Kepala BPPRD Lamsel, Feri Bastian, menekankan pentingnya partisipasi semua pegawai dalam mendukung kerja tim penertiban. Ia menjelaskan bahwa sebagian pegawai diturunkan ke lapangan untuk berkolaborasi dengan tim gabungan dalam melakukan penertiban terhadap reklame, baliho, dan banner yang tidak memiliki izin di seluruh wilayah Lamsel. “Kami berharap dengan penertiban ini, capaian PAD tahun ini bisa tercapai, bahkan melampaui target,” ungkap Feri Bastian.

Kepala sub Bidang Pajak dan retribusi daerah BPPRD, Harry Fajar Insyana menyatakan, “Kita ingin mendukung progja bupati dan berpartisipasi dalam menyukseskan program 100 hari kerja bupati, bismillah bisa.” Pernyataan ini mencerminkan harapan agar setiap jajaran di BPPRD dapat berkontribusi secara maksimal dalam kegiatan ini.

Dengan dilakukannya penertiban bagi reklame, baliho, dan banner yang tidak berizin, BPPRD Lamsel berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan teratur.

Feri Bastian juga berharap penertiban ini tidak hanya berdampak positif pada penerimaan PAD, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya izin dalam pemasangan reklame. Langkah ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga keindahan dan ketertiban lingkungan.

Selain itu, partisipasi aktif pegawai dalam tim penertiban menunjukkan komitmen BPPRD Lamsel untuk mencapai dan melampaui target yang sudah ditetapkan. Dengan dukungan penuh dari semua jajaran, diharapkan seluruh program kerja 100 hari bupati dapat terlaksana dengan sukses, demi kemajuan Lampung Selatan ke depannya.

Penertiban Reklame di Lampung Selatan

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika
Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

error: Content is protected !!