gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-10806135678/bpbJCJua_ekZEP6W4qAo'});
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Gerbong Mutasi Bergerak, Bupati Tanggamus Rombak 17 Pejabat, Dua Kepala Dinas Turun Pangkat

Gerbong Mutasi Bergerak, Bupati Tanggamus Rombak 17 Pejabat, Dua Kepala Dinas Turun Pangkat

Pemerintahan

Gerbong Mutasi Bergerak, Bupati Tanggamus Rombak 17 Pejabat, Dua Kepala Dinas Turun Pangkat. Dalam arahannya, Bupati Saleh Asnawi menegaskan bahwa mutasi ini murni untuk penguatan kinerja dan optimalisasi pelayanan publik. “Kita harus ingat bahwa kita ada karena masyarakat. Kita melayani, bukan dilayani. Turunlah langsung ke lapangan dan berikan pelayanan terbaik,” tegas Bupati.

Example 468x60
Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi

Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan!

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan!

Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika

Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Wujud Kemanunggalan, TNI dan Disbunnak Tanggamus Gotong Royong Bersihkan Pantai Muara Indah

Wujud Kemanunggalan, TNI dan Disbunnak Tanggamus Gotong Royong Bersihkan Pantai Muara Indah

Berita

Wujud Kemanunggalan, TNI dan Disbunnak Tanggamus Gotong Royong Bersihkan Pantai Muara Indah. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 TNI, personel Kodim 0424/Tanggamus dan jajaran Disbunnak bersatu dengan masyarakat dalam aksi gotong royong membersihkan sampah di Pantai Muara Indah. Kegiatan ini menjadi simbol kuat sinergi lintas sektor dan wujud nyata kemanunggalan TNI-Rakyat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Perkuat Posisi Kakao Tanggamus, Kadisbunnak Dorong Sinergi Lewat Hilirisasi

Perkuat Posisi Kakao Tanggamus, Kadisbunnak Dorong Sinergi Lewat Hilirisasi

Pemerintahan

Perkuat Posisi Kakao Tanggamus, Kadisbunnak Dorong Sinergi Lewat Hilirisasi. Pemerintah Kabupaten Tanggamus, melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Kadisbunnak) Henry Fatra, menegaskan komitmen serius untuk mengembangkan hilirisasi kakao. Dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama BRMP dan para pemangku kepentingan, dirumuskan strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk, kesejahteraan petani, dan daya saing kakao Tanggamus di pasar global.

Pemerintah dan DPRD Lampung Dorong Hilirisasi Komoditas Lokal dalam Rakerda Hipmi

Pemerintah dan DPRD Lampung Dorong Hilirisasi Komoditas Lokal dalam Rakerda Hipmi

Pemerintahan

Pemerintah dan DPRD Lampung Dorong Hilirisasi Komoditas Lokal dalam Rakerda Hipmi. Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Lampung bersinergi mendukung penguatan hilirisasi komoditas lokal dalam Rakerda XIV BPD Hipmi Lampung. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah, sementara Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungan legislatif. Acara yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini menjadi platform untuk mendorong transformasi ekonomi daerah menuju daya saing global.

DPRD Lampung Dukung Penuh Riset Peningkatan Produktivitas Padi Lahan Rawa

DPRD Lampung Dukung Penuh Riset Peningkatan Produktivitas Padi Lahan Rawa

Pemerintahan

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Agus Sutanto, ST, menghadiri FGD Balitbangda tentang peningkatan produktivitas padi di lahan rawa, bagian dari visi Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional. Diskusi ini melibatkan pakar pertanian untuk merumuskan strategi riset dan teknologi guna meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani, menegaskan dukungan legislatif terhadap ketahanan pangan daerah.

Permudah Pajak 5 Tahunan, Bapenda Lampung Gandeng Lima Perusahaan Leasing

Permudah Pajak 5 Tahunan, Bapenda Lampung Gandeng Lima Perusahaan Leasing

Pemerintahan

Permudah Pajak 5 Tahunan, Bapenda Lampung Gandeng Lima Perusahaan Leasing. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bapenda meluncurkan inovasi layanan untuk mempermudah wajib pajak yang kendaraannya masih dalam masa kredit untuk membayar pajak lima tahunan. Melalui kerjasama dengan lima perusahaan pembiayaan (leasing), masyarakat kini dapat memperpanjang STNK tanpa harus mengambil BPKB dari perusahaan pembiayaan. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemutihan pajak yang sedang berlangsung dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Di Hadapan Ribuan Warga, Tri Umaryani Serukan Budaya Sebagai Kompas di Era Globalisasi

Di Hadapan Ribuan Warga, Tri Umaryani Serukan Budaya Sebagai Kompas di Era Globalisasi

Pemerintahan

Di Hadapan Ribuan Warga, Tri Umaryani Serukan Budaya Sebagai Kompas di Era Globalisasi. Kepala Bappeda Lampung Barat, Dr. Tri Umaryani, menyerukan pentingnya budaya sebagai kompas di era globalisasi di hadapan ribuan warga pada Festival Budaya Nyambai Bebakhong. Ia menekankan budaya bukan hanya identitas, tetapi juga aset ekonomi strategis, serta mengajak generasi muda untuk melestarikan dan mengintegrasikannya dengan teknologi. Acara ini juga menyoroti potensi Festival Sekura sebagai event nasional dan harapan untuk menjadikannya magnet wisata internasional.

Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024

Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024

Korupsi

Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024. Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.
Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.

Catatan: Deskripsi langsung menyoroti kata kunci utama: korupsi, PUPR Mesuji, WTP, BPK, solar fiktif, dan APBD 2024.

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat

Korupsi

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat. membongkar dugaan korupsi sistematis dalam Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Pesawaran untuk APBD 2024. Dengan total anggaran Rp 2,45 miliar, analisis mengungkap modus operandi busuk seperti penggelembungan harga (mark-up) brutal pada sewa alat berat dan pakaian dinas, serta pemecahan puluhan paket pengadaan untuk menghindari lelang terbuka. Dugaan semakin diperkuat dengan alokasi anggaran swakelola yang tidak wajar dan berpotensi fiktif. Kepala Dinas DLH, Dra. Linda Sari, M.M., memilih bungkam saat dikonfirmasi, menambah kecurigaan publik atas praktik lancung yang merugikan keuangan negara.

Bupati Radityo Egi Tunjuk Intji Indriati Pimpin Sementara Dinas Pariwisata Lampung Selatan

Bupati Radityo Egi Tunjuk Intji Indriati Pimpin Sementara Dinas Pariwisata Lampung Selatan

Pemerintahan

Bupati Radityo Egi Tunjuk Intji Indriati Pimpin Sementara Dinas Pariwisata Lampung Selatan. Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menunjuk Asisten Pemerintahan dan Kesra, Intji Indriati, sebagai Plt. Kepala Dinas Pariwisata. Penunjukan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Kurnia Oktaviani dan memastikan program strategis di sektor pariwisata daerah tetap berjalan efektif.

Bupati Tanggamus Siapkan Mutasi Senyap, Publik Menanti Gebrakan di Tengah Kekosongan Jabatan

Bupati Tanggamus Siapkan Mutasi Senyap, Publik Menanti Gebrakan di Tengah Kekosongan Jabatan

Pemerintahan

Bupati Tanggamus Siapkan Mutasi Senyap, Publik Menanti Gebrakan di Tengah Kekosongan Jabatan. Bupati Tanggamus, Moh. Saleh Asnawi, memastikan akan segera melakukan mutasi jabatan untuk mengisi kekosongan pejabat definitif, namun prosesnya akan berjalan ‘senyap’ dan berbasis penilaian kapabilitas. Publik menantikan realisasi perombakan ini mengingat banyaknya posisi strategis di Pemkab Tanggamus yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) sejak awal 2025.

BPKAD Lampung Tengah Gandeng LMAN Hidupkan Aset Tidur, Buka Jalan Menuju Era Baru Tata Kelola Profesional

BPKAD Lampung Tengah Gandeng LMAN Hidupkan Aset Tidur, Buka Jalan Menuju Era Baru Tata Kelola Profesional

Pemerintahan

BPKAD Lampung Tengah Gandeng LMAN Hidupkan Aset Tidur, Buka Jalan Menuju Era Baru Tata Kelola Profesional. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mengoptimalkan aset daerah yang tidak produktif atau “aset tidur”. Inisiatif yang dipelopori oleh Kepala BPKAD, Irfan Togan Setiawan, ini bertujuan mengubah aset seperti tanah dan gedung menjadi sumber pendapatan baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki layanan publik, dan menarik investasi. Kemitraan ini akan memberikan BPKAD akses terhadap keahlian profesional LMAN dalam manajemen properti, menciptakan tata kelola yang akuntabel, dan meningkatkan kapasitas SDM lokal. Langkah ini dipandang sebagai terobosan untuk menjadikan Lampung Tengah lebih menarik bagi investor dan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

Perebutan Kursi Kepala BKD dan Bappeda Lampung Memanas: Tujuh Nama Lolos, Siap Adu Gagasan di Tahap Akhir

Perebutan Kursi Kepala BKD dan Bappeda Lampung Memanas: Tujuh Nama Lolos, Siap Adu Gagasan di Tahap Akhir

Berita

Perebutan Kursi Kepala BKD dan Bappeda Lampung Memanas: Tujuh Nama Lolos, Siap Adu Gagasan di Tahap Akhir. Seleksi terbuka untuk jabatan Kepala BKD dan Kepala Bappeda Provinsi Lampung telah memasuki babak akhir. Sebanyak tujuh kandidat yang lolos uji kompetensi kini menghadapi tahap penentuan berupa penulisan makalah dan wawancara pada Rabu (10/9/2025). Proses ini menjadi ajang adu gagasan strategis untuk menentukan siapa figur yang akan memimpin dua lembaga vital di lingkungan Pemprov Lampung.

Bupati Parosil Paparkan Visi, Bappeda Kawal Perencanaan Strategis Wajah Baru Kota Liwa

Bupati Parosil Paparkan Visi, Bappeda Kawal Perencanaan Strategis Wajah Baru Kota Liwa

Pemerintahan

Bupati Parosil Paparkan Visi, Bappeda Kawal Perencanaan Strategis Wajah Baru Kota Liwa. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memaparkan rencana tiga proyek strategis untuk tahun 2025, meliputi penataan Kota Liwa, pembangunan Sekolah Kopi, dan rehabilitasi Wisma Sindalapai. Berita ini menyoroti sinergi antara visi Bupati Parosil Mabsus dengan peran Kepala Bappeda, Dr. Tri Umaryani, yang mengawal perencanaan terpadu untuk memastikan ketiga proyek berjalan selaras demi menciptakan wajah baru Liwa yang ikonik dan berkelanjutan.

Bapenda Lampung Rombak Jajaran, Sekretaris Tekankan Akselerasi Digital dan Integritas Demi Kejar Target PAD

Bapenda Lampung Rombak Jajaran, Sekretaris Tekankan Akselerasi Digital dan Integritas Demi Kejar Target PAD

Pemerintahan

Bapenda Lampung Rombak Jajaran, Sekretaris Tekankan Akselerasi Digital dan Integritas Demi Kejar Target PAD. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung melaksanakan serah terima jabatan bagi sejumlah pejabat administrator dan pengawas pada Selasa (09/09/2025). Sekretaris Bapenda, Armin Tony, menegaskan bahwa rotasi ini bertujuan untuk mengakselerasi kinerja dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Arahan utama bagi pejabat yang baru dilantik adalah fokus pada tiga hal: percepatan digitalisasi layanan, penguatan sinergi antarbidang, dan menjaga tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah

Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi

Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi

Korupsi

Membongkar Dugaan Pesta Pora Anggaran Siluman di DPRD Tanggamus: Rp 32 Miliar APBD 2024 di Bawah Bayang-Bayang Korupsi. Investigasi mendalam mengungkap bagaimana APBD 2024 DPRD Tanggamus senilai Rp 32 Miliar diduga sarat penyelewengan. Temukan rincian anggaran media yang fantastis, pelanggaran aturan pengadaan, dan modus “dana sosialisasi” yang berpotensi merugikan negara. LSM Tunas Bangsa desak KPK dan Kejaksaan turun tangan.

Gebrakan Kejati: Harta Fantastis Rp38,58 Miliar Milik Eks Gubernur Arinal Djunaidi Disita dalam Pusaran Korupsi Migas

Gebrakan Kejati: Harta Fantastis Rp38,58 Miliar Milik Eks Gubernur Arinal Djunaidi Disita dalam Pusaran Korupsi Migas

Korupsi

Gebrakan Kejati: Harta Fantastis Rp38,58 Miliar Milik Eks Gubernur Arinal Djunaidi Disita dalam Pusaran Korupsi Migas. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyita harta senilai Rp38,58 miliar milik eks Gubernur Arinal Djunaidi dalam pengembangan penyidikan kasus korupsi dana bagi hasil migas (Participating Interest). Aset sitaan mencakup 29 sertifikat tanah, mobil mewah, deposito, hingga logam mulia yang diduga terkait penyelewengan dana yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Kejaksaan Agung Tetapkan Eks Mendikbud Nadiem Makarim Tersangka Kasus Korupsi Chromebook

Kejaksaan Agung Tetapkan Eks Mendikbud Nadiem Makarim Tersangka Kasus Korupsi Chromebook

Korupsi

Kejaksaan Agung Tetapkan Eks Mendikbud Nadiem Makarim Tersangka Kasus Korupsi Chromebook. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, 4 September 2025. Penetapan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek. Status tersangka diberikan setelah Nadiem menjalani tiga kali pemeriksaan intensif dan statusnya telah dicegah bepergian ke luar negeri.

Proyek Mewah Pejabat Diduga Dikunci, Anggaran Pemeliharaan Dipecah-Pecah

Proyek Mewah Pejabat Diduga Dikunci, Anggaran Pemeliharaan Dipecah-Pecah

Korupsi

Proyek Mewah Pejabat Diduga Dikunci, Anggaran Pemeliharaan Dipecah-Pecah. Terbongkar! LSM Tunas Bangsa mengungkap dugaan korupsi sistematis di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Selatan. Temukan bukti-bukti proyek janggal bernilai miliaran rupiah, mulai dari renovasi mewah fasilitas bupati, pembangunan pagar seharga Rp 1,7 Miliar, hingga modus pemecahan paket anggaran menggunakan Pengadaan Langsung yang melanggar aturan. Skandal ini terkuak di tengah periode transisi pejabat penting. Baca investigasi lengkapnya.

Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah

Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah

Korupsi

Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah. Sebuah laporan investigatif membongkar dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek miliaran rupiah di Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus. Dengan bukti data dari LPSE, artikel ini merinci modus penggagalan tender yang janggal, intervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bowo Nugroho, dan bagaimana perusahaan yang sebelumnya tidak layak justru dimenangkan dalam tender ulang. Para pejabat kunci yang memilih bungkam semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang terencana.

Pengelolaan Keuangan Lampung Barat Tuai Apresiasi Kanwil DJPb Lampung

Pengelolaan Keuangan Lampung Barat Tuai Apresiasi Kanwil DJPb Lampung

Pemerintahan

Pengelolaan Keuangan Lampung Barat Tuai Apresiasi Kanwil DJPb Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), menerima apresiasi dari Kanwil DJPb Provinsi Lampung atas kinerja pengelolaan keuangan yang dinilai transparan dan akuntabel. Dalam sebuah audiensi resmi, Kanwil DJPb menyoroti kemajuan dalam pelaporan dan penyerapan anggaran, sembari mendorong agar prestasi ini terus ditingkatkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemkab Lampung Barat menyambut baik apresiasi ini dan menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi demi tata kelola pemerintahan yang baik.

Wujudkan Tata Kelola Keuangan Akuntabel, BPKAD Lampung Perkuat Sinergi dengan BPKP

Wujudkan Tata Kelola Keuangan Akuntabel, BPKAD Lampung Perkuat Sinergi dengan BPKP

Pemerintahan

Wujudkan Tata Kelola Keuangan Akuntabel, BPKAD Lampung Perkuat Sinergi dengan BPKP. pertemuan strategis antara Gubernur Lampung dan BPKP, yang menempatkan BPKAD Provinsi Lampung sebagai pilar utama dalam upaya penguatan tata kelola keuangan daerah. Berita ini menyoroti komitmen BPKAD untuk mendukung penuh terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sinergi dengan lembaga pengawasan nasional demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Perkuat Sinergi Pertahanan dan Teknologi, Ketua DPRD Lampung Sambut Hangat Kunjungan Kasau dan Wamenhan RI

Perkuat Sinergi Pertahanan dan Teknologi, Ketua DPRD Lampung Sambut Hangat Kunjungan Kasau dan Wamenhan RI

Pemerintahan

Perkuat Sinergi Pertahanan dan Teknologi, Ketua DPRD Lampung Sambut Hangat Kunjungan Kasau dan Wamenhan RI. Momen penyambutan hangat oleh Ketua DPRD Lampung, A. Giri Akbar, kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI. Kunjungan kerja ini terkait demo Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Lampung. Berita ini menyoroti kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan TNI dalam mendukung inovasi teknologi serta memperkuat ketahanan nasional.

DPRD Lampung Gelar Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda Perubahan APBD 2026

DPRD Lampung Gelar Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda Perubahan APBD 2026

Pemerintahan

DPRD Lampung Gelar Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Atas Raperda Perubahan APBD 2026. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026. Berita ini menyoroti proses demokrasi di legislatif, di mana setiap fraksi menyampaikan catatan, masukan, dan evaluasinya. Fokus utama adalah untuk memastikan anggaran daerah yang dibahas benar-benar efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat, sebelum memasuki tahap selanjutnya yaitu mendengarkan jawaban dari Gubernur Lampung.

Peringati Hari Pengayoman ke-80, DPRD Lampung Apresiasi Kinerja dan Dedikasi Kemenkumham

Peringati Hari Pengayoman ke-80, DPRD Lampung Apresiasi Kinerja dan Dedikasi Kemenkumham

Pemerintahan

Peringati Hari Pengayoman ke-80, DPRD Lampung Apresiasi Kinerja dan Dedikasi Kemenkumham. kehadiran anggota Komisi I DPRD Lampung, Mohammad Reza Berawi, dalam acara peringatan Hari Pengayoman ke-80 di Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung. Kehadirannya melambangkan sinergi kuat antara lembaga legislatif dan mitra kerja pemerintah. Berita ini menyoroti apresiasi Reza Berawi terhadap agenda reformasi hukum Kemenkumham serta komitmen DPRD untuk mendukung terwujudnya pelayanan dan kepastian hukum yang prima bagi seluruh masyarakat Lampung.

Budhi Condrowati Ajak Alumni GMNI Berkontribusi Aktif untuk Pembangunan Lampung

Budhi Condrowati Ajak Alumni GMNI Berkontribusi Aktif untuk Pembangunan Lampung

Pemerintahan

Budhi Condrowati Ajak Alumni GMNI Berkontribusi Aktif untuk Pembangunan Lampung. Anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati, menunjukkan dukungan penuhnya terhadap peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah dengan menghadiri Konferensi Daerah III Persatuan Alumni GMNI Lampung. Artikel ini merangkum pesan dan apresiasi yang disampaikan Budhi Condrowati, yang mengajak kaum intelektual dan nasionalis untuk aktif bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal kebijakan publik. Berita ini menyoroti komitmen DPRD Lampung dalam menjalin dialog dan menyerap aspirasi dari masyarakat sipil demi kemajuan Provinsi Lampung.

BONGKAR! Proyek Warisan Rp 40 M Dihentikan Bupati, Tender Dimenangkan Trio Perusahaan di Tengah Dugaan Kolusi Sistematis

BONGKAR! Proyek Warisan Rp 40 M Dihentikan Bupati, Tender Dimenangkan Trio Perusahaan di Tengah Dugaan Kolusi Sistematis

Korupsi

BONGKAR! Proyek Warisan Rp 40 M Dihentikan Bupati, Tender Dimenangkan Trio Perusahaan di Tengah Dugaan Kolusi Sistematis. Investigasi mendalam mengungkap skandal di Dinas PUPR Lampung Selatan terkait proyek Kalianda Convention Center (KCC) senilai Rp 40 miliar. Langkah tegas Bupati Radityo Egi Pratama untuk menghentikan proyek warisan ini tidak hanya membongkar cacat perencanaan fatal karena ketiadaan studi kelayakan, tetapi juga memperkuat dugaan adanya kolusi sistematis dalam proses tender yang telah menghabiskan Rp 18,5 miliar. Artikel ini menelusuri jejak “trio perusahaan”—perencana, pengawas, dan pelaksana yang terafiliasi—serta modus tender ‘gagal-ulang’ yang menjadi pola di berbagai proyek, mengindikasikan adanya persekongkolan untuk menjarah uang rakyat.

Pemprov Lampung Prioritaskan Kesejahteraan PPPK, Siapkan Strategi Fiskal Jangka Panjang

Pemprov Lampung Prioritaskan Kesejahteraan PPPK, Siapkan Strategi Fiskal Jangka Panjang

Berita

Pemprov Lampung Prioritaskan Kesejahteraan PPPK, Siapkan Strategi Fiskal Jangka Panjang. Pemprov Lampung memprioritaskan kesejahteraan ASN dengan menaikkan anggaran gaji PPPK sebesar Rp400 miliar dalam APBD 2025. Sekda Marindo Kurniawan mengungkap, meski belanja pegawai melampaui 30%, Pemprov telah menyiapkan strategi fiskal untuk kembali patuh pada aturan di tahun 2027, menunjukkan komitmen pada pegawai dan tata kelola anggaran yang baik.

Demi Reformasi Birokrasi, Sekda Marindo Kurniawan Tegaskan Implementasi Srikandi V3 Wajib di Pemprov Lampung

Demi Reformasi Birokrasi, Sekda Marindo Kurniawan Tegaskan Implementasi Srikandi V3 Wajib di Pemprov Lampung

Pemerintahan

Demi Reformasi Birokrasi, Sekda Marindo Kurniawan Tegaskan Implementasi Srikandi V3 Wajib di Pemprov Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa implementasi aplikasi kearsipan digital SRIKANDI V3 kini menjadi kewajiban bagi seluruh instansi di lingkungan Pemprov Lampung. Langkah ini diambil untuk mengakselerasi reformasi birokrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan, dengan progres implementasi yang dilaporkan telah mencapai 48 dari 49 perangkat daerah.

Pemprov Lampung Panggil Tim Anggaran Tubaba, Kaji Ulang Arah Pembangunan di Perubahan APBD 2025

Pemprov Lampung Panggil Tim Anggaran Tubaba, Kaji Ulang Arah Pembangunan di Perubahan APBD 2025

Pemerintahan

Pemprov Lampung Panggil Tim Anggaran Tubaba, Kaji Ulang Arah Pembangunan di Perubahan APBD 2025. Pemerintah Provinsi Lampung memanggil jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025. Rapat yang dipimpin Asisten Administrasi Umum ini bertujuan memastikan alokasi anggaran Tubaba tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sekda Marindo Kurniawan Serahkan Raperda APBD 2026, Ungkap Prioritas Pendidikan Gratis dan Infrastruktur Lampung

Sekda Marindo Kurniawan Serahkan Raperda APBD 2026, Ungkap Prioritas Pendidikan Gratis dan Infrastruktur Lampung

Pemerintahan

Sekda Marindo Kurniawan Serahkan Raperda APBD 2026, Ungkap Prioritas Pendidikan Gratis dan Infrastruktur Lampung. Mewakili Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 kepada DPRD. Dalam paparan kuncinya, ia mengungkap dua program prioritas utama Pemprov Lampung, yakni komitmen untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri, serta target ambisius untuk mencapai kemantapan jalan provinsi hingga 80,88%.

Skandal Wajib Setor di Jantung Satpol PP Bandar Lampung: Keringat Ribuan Anggota Diduga Jadi Pungli Setengah Miliar Rupiah

Skandal Wajib Setor di Jantung Satpol PP Bandar Lampung: Keringat Ribuan Anggota Diduga Jadi Pungli Setengah Miliar Rupiah

Korupsi

Skandal Wajib Setor di Jantung Satpol PP Bandar Lampung: Keringat Ribuan Anggota Diduga Jadi Pungli Setengah Miliar Rupiah. Ini bukan lagi soal potongan liar, ini adalah pemerasan dengan modus yang lebih licik. Hak anggota diberikan utuh, lalu ada instruksi dari oknum atasan untuk menyetor kembali sebagian. Ini adalah kejahatan jabatan yang memanfaatkan relasi kuasa. Ini adalah transaksi ‘sukarela di bawah todongan’. Anggota, terutama 1.040 tenaga kontrak daerah, tidak punya pilihan selain patuh jika tidak ingin kariernya terancam.

Mega Skandal Proyek Dinkes Tanggamus Terkuak

Mega Skandal Proyek Dinkes Tanggamus Terkuak

Korupsi

Mega Skandal Proyek Dinkes Tanggamus Terkuak. Ini bukan lagi sekadar kejanggalan, tapi sudah mengarah pada modus operandi kejahatan terorganisir. Kami minta Kejaksaan dan Kepolisian segera memanggil dan memeriksa KPA serta PPK. Aliran dana dan proses lelang ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya.Ini HPS ‘fotokopian’, tidak masuk akal. Setiap bangunan punya tingkat kerusakan dan kebutuhan material yang berbeda. Keseragaman ini adalah bukti kuat bahwa HPS tidak disusun berdasarkan survei lapangan yang benar, melainkan sudah diatur dari awal untuk mengamankan margin keuntungan tertentu, Ketua LSM Tunas Bangsa.

LSM Soroti Anggaran Pemeliharaan Rp 19,6 Miliar DLH Bandar Lampung Pasca Viral Truk Rusak

LSM Soroti Anggaran Pemeliharaan Rp 19,6 Miliar DLH Bandar Lampung Pasca Viral Truk Rusak

Korupsi

LSM Soroti Anggaran Pemeliharaan Rp 19,6 Miliar DLH Bandar Lampung Pasca Viral Truk Rusak, Anggaran Rp 19,6 Miliar untuk 73 truk itu logika dari mana? Seharusnya armada kinclong, bukan rongsok dan viral di jalan. Ini penghinaan terhadap akal sehat. Jangan biarkan uang rakyat menguap begitu saja. Kami mendesak APH segera turun tangan. Audit tuntas anggaran ini dan seret pelakunya jika terbukti ada penyelewengan!

Sinyal Keras dari Pemprov: Sekda Marindo Jadikan Evaluasi APBD ‘Ujian Kelayakan’ bagi Kepala Daerah

Sinyal Keras dari Pemprov: Sekda Marindo Jadikan Evaluasi APBD ‘Ujian Kelayakan’ bagi Kepala Daerah

Pemerintahan

Sinyal Keras dari Pemprov: Sekda Marindo Jadikan Evaluasi APBD ‘Ujian Kelayakan’ bagi Kepala Daerah. Tanggung jawab Provinsi bukan hanya mengelola APBD sendiri, tapi memastikan setiap rupiah di kabupaten/kota juga dikelola dengan benar. Kami adalah benteng pertahanan pertama dan terakhir dalam menjaga akuntabilitas. Sebelum BPK turun, ‘BPK internal’ Provinsi harus sudah bekerja.

Membangun ‘Benteng’ Lampung Masa Depan: Inilah Peta Jalan Tersembunyi di Balik Pekan Maraton Sekda Marindo Kurniawan

Membangun ‘Benteng’ Lampung Masa Depan: Inilah Peta Jalan Tersembunyi di Balik Pekan Maraton Sekda Marindo Kurniawan

Berita

Membangun ‘Benteng’ Lampung Masa Depan: Inilah Peta Jalan Tersembunyi di Balik Pekan Maraton Sekda Marindo Kurniawan. Jangan lihat setiap rapat itu sebagai agenda terpisah. Lihatlah sebagai kepingan ‘puzzle’. Ada ‘puzzle’ birokrasi, ‘puzzle’ ketahanan pangan, dan ‘puzzle’ ekonomi. Tugas seorang orkestrator seperti Sekda adalah memastikan semua kepingan itu menyatu sempurna membentuk gambaran utuh sebuah provinsi yang tangguh dan sejahtera.

Di Bawah Komando Tri Umaryani, Kopdes Merah Putih Siap Jadi Tulang Punggung Baru Ekonomi Akar Rumput Lampung Barat

Di Bawah Komando Tri Umaryani, Kopdes Merah Putih Siap Jadi Tulang Punggung Baru Ekonomi Akar Rumput Lampung Barat

Pemerintahan

Di Bawah Komando Tri Umaryani, Kopdes Merah Putih Siap Jadi Tulang Punggung Baru Ekonomi Akar Rumput Lampung Barat. Koperasi di masa lalu seringkali identik dengan kesan kuno. ‘Kopdes Merah Putih’ adalah jawaban kita untuk masa depan: sebuah badan usaha desa yang profesional, modern, dan menjadi detak jantung ekonomi di setiap pekon. Ini bukan sekadar program, ini adalah sebuah gerakan kemandirian.

Akhiri Era ‘Tumpang Gratis’ Sekda Marindo Pimpin Gebrakan Pungutan Retribusi Fiber Optik untuk Genjot PAD Lampung

Akhiri Era ‘Tumpang Gratis’ Sekda Marindo Pimpin Gebrakan Pungutan Retribusi Fiber Optik untuk Genjot PAD Lampung

Pemerintahan

Akhiri Era ‘Tumpang Gratis’ Sekda Marindo Pimpin Gebrakan Pungutan Retribusi Fiber Optik untuk Genjot PAD Lampung. Aset daerah bukanlah karpet merah gratis untuk bisnis. Setiap jengkal jalan yang digunakan untuk keuntungan komersial harus memberikan kontribusi kembali untuk pembangunan. Retribusi ini bukan soal membebani, tapi soal keadilan dan optimalisasi.

Di Balik Suksesnya Budhayana Run 5K: Tangan Dingin Sekdaprov Marindo Kurniawan Orkestrasikan Visi Harmoni Gubernur Lampung

Di Balik Suksesnya Budhayana Run 5K: Tangan Dingin Sekdaprov Marindo Kurniawan Orkestrasikan Visi Harmoni Gubernur Lampung

Pemerintahan

Di Balik Suksesnya Budhayana Run 5K: Tangan Dingin Sekdaprov Marindo Kurniawan Orkestrasikan Visi Harmoni Gubernur Lampung. Keberhasilan sebuah acara besar bukan hanya cerminan visi pemimpin puncak, tetapi juga bukti kompetensi manajerial birokrasi. Peran Sekda dalam mengorkestrasi dukungan lintas dinas adalah ‘lem’ yang merekatkan gagasan besar Gubernur dengan eksekusi sempurna di lapangan.

Mengakhiri Era Bantuan ‘Tembak Gelap’: Pemprov Lampung Luncurkan PMO untuk Pantau Setiap Rupiah Dana Kemiskinan via NIK

Mengakhiri Era Bantuan ‘Tembak Gelap’: Pemprov Lampung Luncurkan PMO untuk Pantau Setiap Rupiah Dana Kemiskinan via NIK

Pemerintahan

Mengakhiri Era Bantuan ‘Tembak Gelap’: Pemprov Lampung Luncurkan PMO untuk Pantau Setiap Rupiah Dana Kemiskinan via NIK. Selama ini, bantuan sosial seperti hujan lebat tanpa peta—ada yang kebanjiran, ada yang kekeringan. PMO ini adalah upaya kita membuat peta yang akurat, agar setiap tetes bantuan dari pemerintah jatuh tepat di lahan yang paling tandus.

LSM Tunas Bangsa Desak APH Usut Anggaran Janggal Rp2,1 Miliar BPKAD Lampung Selatan

LSM Tunas Bangsa Desak APH Usut Anggaran Janggal Rp2,1 Miliar BPKAD Lampung Selatan

Korupsi

LSM Tunas Bangsa Desak APH Usut Anggaran Janggal Rp2,1 Miliar BPKAD Lampung Selatan. Anggaran Rp2,1 Miliar untuk 40 orang ini bukan sekadar angka, ini adalah cermin arogansi kekuasaan. Logika mana yang membenarkan satu pegawai ‘pelesiran’ dua bulan penuh, sementara kebutuhan dasar rakyat terabaikan? Ini bukan pemborosan, ini potensi perampokan uang rakyat yang terencana.

DARURAT KORUPSI: Rp1,89 Miliar Uang Rakyat ‘Menguap’ di Proyek Dinas PU, APH Didesak Segera Periksa Kepala Dinas Dedi Sutiyoso

DARURAT KORUPSI: Rp1,89 Miliar Uang Rakyat ‘Menguap’ di Proyek Dinas PU, APH Didesak Segera Periksa Kepala Dinas Dedi Sutiyoso

Korupsi

DARURAT KORUPSI: Rp1,89 Miliar Uang Rakyat ‘Menguap’ di Proyek Dinas PU, APH Didesak Segera Periksa Kepala Dinas Dedi Sutiyoso. BPK sudah memberikan peta jalan kejahatannya. Jika APH hanya menunggu di ujung jalan untuk menagih pengembalian uang, bukan menjemput pelakunya dengan borgol, maka negara ini secara resmi melegalkan korupsi dengan sistem ‘bayar di tempat’.

Gelombang Regenerasi Tak Terbendung: Aprozi Alam Kantongi Dukungan Mayoritas DPD II untuk Nakhodai Golkar Lampung

Gelombang Regenerasi Tak Terbendung: Aprozi Alam Kantongi Dukungan Mayoritas DPD II untuk Nakhodai Golkar Lampung

Berita

Gelombang Regenerasi Tak Terbendung: Aprozi Alam Kantongi Dukungan Mayoritas DPD II untuk Nakhodai Golkar Lampung. Di era digital ini, politik tidak lagi menunggu. Jika kita gagal memberikan kemudi kepada generasi baru yang paham zamannya, maka Golkar bukan sekadar menjadi partai tua, ia akan menjadi partai yang terlupakan. Ini bukan soal usia, ini soal relevansi.

Borok Pengadaan Suvenir Pemkot Bandar Lampung Terkuak, BPK Temukan Kejanggalan Rp87 Juta di Meja Sekda

Borok Pengadaan Suvenir Pemkot Bandar Lampung Terkuak, BPK Temukan Kejanggalan Rp87 Juta di Meja Sekda

Korupsi

Borok Pengadaan Suvenir Pemkot Bandar Lampung Terkuak: BPK Temukan Kejanggalan Rp87 Juta di Meja Sekda. Ketika uang rakyat sebesar Rp87,4 juta bisa ‘menguap’ sementara waktu tanpa jejak dalam sebuah pengadaan resmi, itu bukan lagi sekadar kesalahan administrasi, melainkan lonceng bahaya bagi akuntabilitas. Ini adalah bukti nyata bahwa sistem pengawasan internal lumpuh dan harus segera diinvestigasi oleh Aparat Penegak Hukum.

Descatama Paksi Moeda Jabat Sekwan, Ditantang Gubernur Modernisasi Jantung Legislatif Lampung

Descatama Paksi Moeda Jabat Sekwan, Ditantang Gubernur Modernisasi Jantung Legislatif Lampung

Pemerintahan

Descatama Paksi Moeda Jabat Sekwan, Ditantang Gubernur Modernisasi Jantung Legislatif Lampung. Saya tantang pejabat baru: Wujudkan birokrasi yang benar-benar dirasakan rakyat, bukan hanya hebat di atas kertas atau dalam angka statistik,”pesan Gubernur.”Jabatan bukan soal rencana, tapi soal aksi nyata. Ubah kebijakan menjadi perubahan positif yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat.

[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar: Rp3,3 Miliar Diduga Jadi Bancakan, Modus Mark-up ATK hingga Perjalanan Dinas Fiktif

[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar: Rp3,3 Miliar Diduga Jadi Bancakan, Modus Mark-up ATK hingga Perjalanan Dinas Fiktif

Korupsi

[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar Anggaran Rp3,3 miliar untuk 40 orang adalah penghinaan terhadap akal sehat dan rasa keadilan publik. Ini harus diusut tuntas. Dikonfirmasi soal anggaran janggal Rp3,3 Miliar, Kepala BPKAD Wahidin Amin bukan menjawab, tapi langsung memblokir tiga nomor telepon wartawan.

BPK Temukan Kerugian Rp1,4 Miliar di Lampung Utara, Gaji PNS Absen Bertahun-tahun Tetap Mengalir

BPK Temukan Kerugian Rp1,4 Miliar di Lampung Utara, Gaji PNS Absen Bertahun-tahun Tetap Mengalir

Korupsi

Fakta Kunci: BPK mengungkap kerugian daerah senilai Rp1,44 Miliar akibat pembayaran gaji kepada 31 PNS yang tidak masuk kerja, bahkan 17 di antaranya tidak diketahui keberadaannya.

Sorotan Masalah: Meskipun sudah berulang kali ditegur secara lisan, kebiasaan (absen) tersebut tetap berlangsung dan tidak ada sanksi yang diterapkan meski pelanggaran terjadi berulang.

Tuntutan Publik: Temuan BPK ini harus menjadi alarm. Tak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin yang berdampak langsung pada kerugian keuangan daerah. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan.

Perkuat Birokrasi Berdampak, Pemprov Lampung Lantik Pejabat Fungsional dan Rombak Tiga Pejabat Eselon II

Perkuat Birokrasi Berdampak, Pemprov Lampung Lantik Pejabat Fungsional dan Rombak Tiga Pejabat Eselon II

Pemerintahan

Perkuat Birokrasi Berdampak, Pemprov Lampung Lantik Pejabat Fungsional dan Rombak Tiga Pejabat Eselon II (Amanat Gubernur Lampung disampaikan oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan) Ini adalah titik tolak untuk mengokohkan tekad dan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja berbasis dampak nyata, bukan hanya kegiatan semata. Saya mengajak seluruh pejabat fungsional untuk mengubah pola pikir, dari sekadar pelaksana tugas menjadi pemecah masalah (problem solver) yang proaktif.Kompetensi tanpa komitmen tidak akan memberi hasil, namun komitmen yang ditopang kompetensi akan memberikan dampak yang luar biasa bagi organisasi dan masyarakat

Momentum Harlah ke-52, Iqbal Ardiansyah Jadikan KNPI Sebagai Jembatan Generasi dan Mitra Strategis Pembangunan Lampung

Momentum Harlah ke-52, Iqbal Ardiansyah Jadikan KNPI Sebagai Jembatan Generasi dan Mitra Strategis Pembangunan Lampung

Pemerintahan

Momentum Harlah ke-52, Iqbal Ardiansyah Jadikan KNPI Sebagai Jembatan Generasi dan Mitra Strategis Pembangunan Lampung. Peringatan Harlah ke-52 KNPI Lampung lebih dari sekadar agenda rutin. Ia adalah sebuah pernyataan politik dan intelektual dari kepemimpinan baru yang ingin menegaskan bahwa KNPI siap menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah. Keberhasilan atau kegagalan acara ini akan menjadi barometer penting bagi arah gerak pemuda Lampung dan efektivitas kepemimpinan Bung Iqbal Ardiansyah ke depan.

Ketuk Palu Paripurna, Lampung Selatan Kunci Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045

Ketuk Palu Paripurna, Lampung Selatan Kunci Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045

Pemerintahan

Lampung Selatan Kunci Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045. Ini bukan sekadar dokumen formal, ini adalah peta jalan perjuangan kita bersama. Setiap program di dalamnya dirancang untuk menjadi jawaban atas tantangan nyata di depan mata.”
.— Radityo Egi Pratama, Bupati Lampung Selatan. “Karena slogan ‘Lampung Selatan Maju, Bismillah BISA’ bukan kalimat kosong, tapi semangat gerakan bersama kita.”

Perkuat Sinergi, Kaban Bapenda Slamet Riadi dan Komisi III DPRD Kompak Bahas Strategi Peningkatan PAD Lampung

Perkuat Sinergi, Kaban Bapenda Slamet Riadi dan Komisi III DPRD Kompak Bahas Strategi Peningkatan PAD Lampung

Pemerintahan

Perkuat Sinergi, Kaban Bapenda Slamet Riadi dan Komisi III DPRD Kompak Bahas Strategi Peningkatan PAD Lampung.
Kepala Bapenda (Slamet Riadi):

“Inovasi dan terobosan yang kami siapkan memerlukan payung hukum dan dukungan anggaran yang kuat dari DPRD. Sinergi antara kami di eksekutif dan rekan-rekan di legislatif adalah kunci utama untuk akselerasi.”

Ketua Komisi III DPRD (Supriadi Hamzah):

“Kami di Komisi III berkomitmen penuh untuk mendukung setiap langkah strategis Bapenda. Kami siap mengawal dari sisi regulasi yang dibutuhkan dan memperjuangkannya dalam pembahasan anggaran.”

Gali Potensi Baru, Kaban Bapenda Slamet Riadi Gagas Sinergi Lintas Dinas untuk Optimalisasi Pajak Air Permukaan

Gali Potensi Baru, Kaban Bapenda Slamet Riadi Gagas Sinergi Lintas Dinas untuk Optimalisasi Pajak Air Permukaan

Pemerintahan

Gali Potensi Baru, Kaban Bapenda Slamet Riadi Gagas Sinergi Lintas Dinas untuk Optimalisasi Pajak Air Permukaan.
“Kami di Bapenda perlu memahami secara mendalam aspek teknis dan formula perhitungan Pajak Air Permukaan. Untuk itu, kami harus belajar dari Dinas PSDA yang memiliki keahlian dan data di lapangan.” — Slamet Riadi, Kepala Bapenda Provinsi Lampung

Genjot PAD dan Kenyamanan Wajib Pajak, Kaban Bapenda Slamet Riadi Instruksikan Jajaran untuk Inovasi dan Pelayanan Prima

Genjot PAD dan Kenyamanan Wajib Pajak, Kaban Bapenda Slamet Riadi Instruksikan Jajaran untuk Inovasi dan Pelayanan Prima

Pemerintahan

Genjot PAD dan Kenyamanan Wajib Pajak, Kaban Bapenda Slamet Riadi Instruksikan Jajaran untuk Inovasi dan Pelayanan Prima. “Selain meningkatkan PAD, saya juga mengingatkan kepada rekan Samsat untuk selalu melakukan pelayanan prima serta menjaga kebersihan dan kerapihan kantor demi kenyamanan pada saat pelayanan.”
— Slamet Riadi, Kepala Bapenda Provinsi Lampung

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

Baru Menjabat, Plt. Kepala BPKAD Nurul Fajri Langsung Pimpin Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Tubaba 2024

Baru Menjabat, Plt. Kepala BPKAD Nurul Fajri Langsung Pimpin Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Tubaba 2024

Berita

Baru Menjabat, Plt. Kepala BPKAD Nurul Fajri Langsung Pimpin Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Tubaba 2024 Tugas kami di BPKAD Provinsi adalah menjadi mitra sekaligus pengawas bagi pemerintah kabupaten/kota. Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
– Nurul Fajri, S.Sos., M.T., Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung.

Pemkab Lampung Barat Ambil Langkah Tegas Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Peran Diskoperindag Jadi Ujung Tombak Pengawasan

Pemkab Lampung Barat Ambil Langkah Tegas Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Peran Diskoperindag Jadi Ujung Tombak Pengawasan

Pemerintahan

Pemkab Lampung Barat Ambil Langkah Tegas Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg, Peran Diskoperindag Jadi Ujung Tombak Pengawasan. Mulai hari ini, saya tegaskan, tidak ada lagi LPG 3 Kg untuk ASN, TNI, Polri, dan pengusaha yang ekonominya sudah mapan. Gas melon ini adalah hak mutlak rakyat miskin.
– Parosil Mabsus, Bupati Lampung Barat

Kami tidak akan segan-segan merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi agen atau pangkalan yang terbukti secara sengaja menjual gas subsidi kepada yang tidak berhak.
– Tri Umaryani S.P., M.Si., Kepala Diskoperindag Lambar

Wakili Gubernur, Plt. Kepala BPKAD Nurul Fajri Kawal Kepentingan Daerah di RUPST Askrida

Wakili Gubernur, Plt. Kepala BPKAD Nurul Fajri Kawal Kepentingan Daerah di RUPST Askrida

Pemerintahan

Wakili Gubernur, Plt. Kepala BPKAD Nurul Fajri Kawal Kepentingan Daerah di RUPST Askrida. Kehadiran kami mewakili Bapak Gubernur adalah untuk memastikan PT Askrida dikelola secara profesional dan akuntabel. Setiap penyertaan modal dari Pemprov Lampung harus memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung program pembangunan di Lampung.– Nurul Fajri, S.Sos., M.T., Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung – Kami hadir untuk mengawal agar setiap rupiah penyertaan modal daerah dapat kembali dalam bentuk PAD dan manfaat pembangunan untuk masyarakat Lampung.– Nurul Fajri, S.Sos., M.T., Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung.

BPKAD Lampung Tengah Genjot Kinerja di Pertengahan Tahun, Irfan Toga Setiawan Fokus pada Akselerasi Pembangunan dan Inovasi Digital

BPKAD Lampung Tengah Genjot Kinerja di Pertengahan Tahun, Irfan Toga Setiawan Fokus pada Akselerasi Pembangunan dan Inovasi Digital

Pemerintahan

BPKAD Lampung Tengah Genjot Kinerja di Pertengahan Tahun, Irfan Toga Setiawan Fokus pada Akselerasi Pembangunan dan Inovasi Digital.
Fokus utama kami di pertengahan tahun ini adalah memastikan setiap rupiah dalam APBD 2025 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh ada keterlambatan yang menghambat pelayanan publik dan laju pembangunan – Irfan Toga Setiawan, S.E., M.M., Kepala BPKAD Lampung Tengah – Kita tidak lagi menyusun anggaran secara konvensional. Dengan pemanfaatan teknologi dan data yang akurat, APBD 2026 kami rancang agar lebih tajam, efisien, dan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah.

Sekdaprov Marindo Kurniawan Kawal Program Strategis Nasional di Daerah

Sekdaprov Marindo Kurniawan Kawal Program Strategis Nasional di Daerah

Pemerintahan

Sekdaprov Marindo Kurniawan Kawal Program Strategis Nasional di Daerah.
“Pemerintah Provinsi Lampung siap menjalankan arahan strategis dari pemerintah pusat. Sinergi antara pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan program pembangunan yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung.”
— Dr. Marindo Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Aturan Baru Jalur Zonasi SMA di Lampung Picu Protes, Disdikbud Siapkan Laporan ke Pusat

Aturan Baru Jalur Zonasi SMA di Lampung Picu Protes, Disdikbud Siapkan Laporan ke Pusat

Pendidikan

Aturan Baru Jalur Zonasi SMA di Lampung Picu Protes, Disdikbud Siapkan Laporan ke Pusat. Jika sebelumnya jarak domisili menjadi prioritas utama, aturan baru menetapkan urutan seleksi berdasarkan peringkat nilai akademik terlebih dahulu. Kami akan melaporkan keluhan yang meluas ini ke Kementerian. Harapannya adalah adanya evaluasi menyeluruh dan solusi konkret dari pemerintah pusat.” – Thomas Amirico, Kepala Disdikbud Lampung.

Daya Tampung Terbatas 23.051 Calon Siswa di Lampung Gagal Masuk Sekolah Negeri

Daya Tampung Terbatas 23.051 Calon Siswa di Lampung Gagal Masuk Sekolah Negeri

Pendidikan

Daya Tampung Terbatas 23.051 Calon Siswa. Banyak siswa di Lampung tidak berhasil lolos seleksi sekolah negeri akibat daya tampung yang tidak sebanding dengan jumlah pendaftar.
Kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus karena kuota yang tersedia memang terbatas.” – Thomas Amirico, Kepala Disdikbud Lampung.

Permasalahan kesenjangan daya tampung ini akan kami sampaikan secara resmi ke Kemendikbudristek. Kami sangat berharap ada evaluasi menyeluruh dan solusi konkret dari pusat.” – Thomas Amirico, Kepala Disdikbud Lampung.

Tingkatkan Pemahaman Jaminan Sosial, CPNS Balitbangda Lampung Ikuti Sosialisasi Program BPJS Kesehatan

Tingkatkan Pemahaman Jaminan Sosial, CPNS Balitbangda Lampung Ikuti Sosialisasi Program BPJS Kesehatan

Pemerintahan

Manajemen Balitbangda (Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian):

“Kesejahteraan pegawai adalah prioritas. Kami memfasilitasi kegiatan ini untuk memastikan setiap CPNS baru memahami hak dan kewajiban mereka terkait jaminan kesehatan sejak awal bertugas. Pegawai yang sehat dan tenang adalah aset berharga bagi kinerja lembaga.”

Peserta CPNS (Hipotetikal):
“Sosialisasi ini sangat mencerahkan, terutama mengenai detail pendaftaran anggota keluarga dan alur layanan saat dibutuhkan. Sekarang kami merasa lebih yakin dan aman dengan skema jaminan kesehatan yang diberikan oleh negara kepada kami sebagai ASN.”

Kepemimpinan Radityo-Syaiful Bawa Lampung Selatan Terima Penghargaan Kehutanan Nasional

Kepemimpinan Radityo-Syaiful Bawa Lampung Selatan Terima Penghargaan Kehutanan Nasional

Pemerintahan

Kepemimpinan Radityo-Syaiful Bawa Lampung Selatan Terima Penghargaan Kehutanan Nasional. Rehabilitasi mangrove bukan sekadar menanam pohon, tetapi membangun kembali benteng pertahanan pesisir dan sumber kehidupan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi terobosan ini.” — Raja Juli Antoni, Wamen ATR/Waka BPN.

“Penghargaan ini akan menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus berinovasi dalam menjaga kelestarian alam, yang merupakan warisan paling berharga untuk anak cucu kita.” — H. Radityo Egi Pratama, Bupati Lampung Selatan.

SMAN 2 Kalianda Sambut Hangat Generasi Baru Tahun Ajaran 2025/2026

SMAN 2 Kalianda Sambut Hangat Generasi Baru Tahun Ajaran 2025/2026

Pendidikan

“Kami menyambut putra-putri terbaik dengan tangan terbuka. Selamat datang di keluarga besar SMAN 2 Kalianda. Ini bukan hanya tentang penerimaan siswa baru, tetapi tentang menyambut generasi penerus yang akan kami bimbing untuk meraih prestasi gemilang. Proses yang transparan dan bebas biaya adalah komitmen kami untuk pendidikan yang merata”

error: Content is protected !!