gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-10806135678/bpbJCJua_ekZEP6W4qAo'});
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

Kepala BPKAD Lamteng Mengikuti Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan Penyusunan Anggaran 2026

13
×

Kepala BPKAD Lamteng Mengikuti Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan Penyusunan Anggaran 2026

Sebarkan artikel ini

TIMES AKURAT NEWS, LAMPUNG TENGAH – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Lampung Tengah menghadiri rapat persiapan pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2026 bertempat di ruang rapat sekda Pemkab Lampung Tengah. (14 Januari 2025)

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓

Rapat yang dipimpin Pj.Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah Kusuma Riyadi ini membahas mengenai langkah-langkah strategis guna mewujudkan harmonisasi dan pemantapan pendapatan daerah untuk capaian 2025, rapat ini diharapkan menghasilkan sejumlah rumusan kebijakan yang mampu mengantisipasi tantangan ke depan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Irfan Toga selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Tengah, mengungkapkan pentingnya rapat ini bagi kelangsungan pengelolaan keuangan daerah. “Irfan menyampaikan beberapa poin kunci yang perlu diperhatikan oleh para peserta rapat, Salah satunya adalah implementasi dari APBD yang harus mencakup berbagai aspek pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “ucap irfan toga

Dari pembahasan yang dilakukan, terdapat harapan besar agar APBD tahun 2025 dapat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fokus utama dalam rapat ini adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, semua kepala pihak yang terlibat diminta memberikan kontribusi serta ide-ide kreatif dalam penyusunan anggaran.

Dalam kesempatan ini, Irfan Toga juga menjelaskan perlunya evaluasi dan analisis terhadap anggaran yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan anggaran sebelumnya, diharapkan Kabupaten Lampung Tengah dapat menghindari kesalahan yang sama dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Kusuma Riyadi berharap Kepala OPD sendiri dapat meminimalisasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan tetap mengacu pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam laporan keuangannya.

Semua Kepala OPD memaparkan materi dalam rapat kali ini, antara lain Bappeda, BPKAD, Bapenda, dan dihadiri oleh Asisten Ekubang, Asisten Administrasi Umum, Inspektorat, Bagian Hukum,Orgnasasi dan Bagian Administrasi Pembangunan.

Secara keseluruhan, rapat ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam mengedepankan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mencapai tujuan pembangunan yang optimal, Seluruh peserta rapat diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun tidak hanya memenuhi tuntutan administrasi, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat kabupaten Lampung Tengah.

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika
Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

error: Content is protected !!