gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-10806135678/bpbJCJua_ekZEP6W4qAo'});
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

Kepemimpinan Daman Nasir di Bapenda Lambar: Pemutihan Pajak Sukses Dongkrak PAD dan Ringankan Beban Warga

12
×

Kepemimpinan Daman Nasir di Bapenda Lambar: Pemutihan Pajak Sukses Dongkrak PAD dan Ringankan Beban Warga

Sebarkan artikel ini

Kepemimpinan Daman Nasir di Bapenda Lambar

LAMPUNG BARAT, (Akuratnews.pro) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Barat, di bawah kepemimpinan Kepala Badan, Bapak Daman Nasir, kembali menunjukan komitmennya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seraya memberi kemudahan bagi masyarakat. (15/05/2025)

Langkah strategis terbaru yang tengah bergulir dan mendapat sambutan hangat adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung di bulan Mei 2025 ini.

Program yang diinisiasi bersama oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dengan Bapenda sebagai garda terdepan pelaksanaannya, dirancang untuk mencapai dua tujuan mulia: meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta memberikan keringanan signifikan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan.

Di bawah arahan dan supervisi Bapak Daman Nasir, Bapenda Lampung Barat secara proaktif menggencarkan sosialisasi program pemutihan ini ke seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan ajakan Bupati Lampung Barat agar warga dapat memanfaatkan kesempatan emas ini sebaik-baiknya.

“Kami di Bapenda Lampung Barat, sesuai arahan pimpinan, berkomitmen penuh untuk menyukseskan program pemutihan pajak kendaraan ini. Ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat,” ujarnya menekankan semangat pelayanan di bawah kepemimpinan Bapak Daman Nasir. “Target kami jelas, yaitu optimalisasi penerimaan daerah yang akan kembali untuk pembangunan Lampung Barat, dan di sisi lain, membantu masyarakat agar tertib administrasi kendaraannya tanpa terbebani denda.”

Melalui audiensi dan berbagai kanal informasi, Bapenda Lampung Barat terus mengedukasi masyarakat mengenai manfaat program ini, seperti penghapusan denda keterlambatan dan potensi keringanan lainnya. Langkah ini tidak hanya diharapkan mendongkrak PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor secara signifikan, tetapi juga membangun citra positif pemerintah daerah yang responsif terhadap kebutuhan warganya.

Kepemimpinan Bapak Daman Nasir dalam mengawal program ini diapresiasi berbagai pihak, karena dinilai mampu menerjemahkan visi kepala daerah dalam menciptakan iklim fiskal yang sehat sekaligus berpihak pada kepentingan publik.

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓

Dengan adanya program pemutihan ini, diharapkan masyarakat Lampung Barat semakin sadar akan pentingnya kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Bumi Sekala Bekhak. *(Berry)

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika
Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

error: Content is protected !!