Times Akurat News, B.Lampung – Pemerintah Provinsi saat ini tengah berupaya menyiapkan langkah efisiensi terhadap anggaran belanja dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 yang mencapai lebih dari Rp2,2 triliun. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap instruksi Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
Anggaran tersebut tersebar di tiga pos utama, yaitu belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial. Masing-masing pos ini merupakan bagian penting dari pengeluaran daerah, sehingga peninjauan dan penyesuaian harus dilakukan dengan hati-hati.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, total pendapatan daerah pemerintah provinsi Lampung direncanakan sebesar Rp7.557.909.717.848.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Marindo Kurniawan, kini tengah melakukan langkah efisiensi anggaran yang sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.
Marindo Kurniawan mengonfirmasi bahwa proses efisiensi anggaran sedang berlangsung. Untuk saat ini, beliau belum dapat memberikan informasi mengenai besaran APBD Pemprov Lampung yang akan dilakukan efisiensi.
“Iya, pemprov lampung sedang melakukan efisiensi sesuai dengan instruksi presiden,” tutur Marindo 2 Februari 2025
Marindo mengungkapkan, anggaran yang akan dilakukan efisiensi sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Pokoknya semua yang diinstruksikan oleh Presiden kita ikuti. Kita mengikuti instruksi Presiden,” jelasnya.
Menurut Marindo, hasil efisiensi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program pemerintah pusat salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama anak-anak dan kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang cukup.
Pemangkasan anggaran ini, jika dilakukan dengan bijak, diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi pengeluaran, tetapi juga membawa dampak positif yang signifikan.
Dengan adanya program makan bergizi, diharapkan angka stunting dan penyakit akibat gizi buruk dapat diminimalisir, sehingga pembangunan sumber daya manusia pun dapat berlangsung optimal.
Keberhasilan penerapan program-program yang didanai oleh hasil efisiensi anggaran tergantung pada komitmen seluruh jajaran pemerintah dan dukungan masyarakat.
