gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-10806135678/bpbJCJua_ekZEP6W4qAo'});
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Korupsi

Membongkar Angka Janggal Dana BOS SMAN 1 Liwa: Simulasi “Honor Fiktif” dan Potensi Kerugian Negara Ratusan Juta

12685
×

Membongkar Angka Janggal Dana BOS SMAN 1 Liwa: Simulasi “Honor Fiktif” dan Potensi Kerugian Negara Ratusan Juta

Sebarkan artikel ini

Membongkar Angka Janggal Dana BOS SMAN 1 Liwa: Simulasi “Honor Fiktif” dan Potensi Kerugian Negara Ratusan Juta


Dengan total dana BOS Rp 1,6 Miliar, pembayaran honor 11 guru diduga digelembungkan nyaris 300%. LSM Tunas Bangsa menantang Kepala Sekolah M. Suharyadi untuk transparan.

 

LAMPUNG BARAT – Di balik kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang fantastis sebesar Rp 1,65 Miliar per tahun untuk SMA Negeri 1 Liwa, Lampung Barat, tersembunyi sebuah “red flag” atau bendera merah yang mengindikasikan adanya dugaan korupsi serius. Sorotan tajam kini mengarah pada pos pembayaran honor guru, yang laporannya dinilai tidak masuk akal dan berpotensi merugikan negara ratusan juta rupiah.

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓

 

LSM Tunas Bangsa, melalui ketuanya, Birman Sandi, telah membeberkan data awal yang mencengangkan. Kini, publik dan aparat penegak hukum diajak untuk memahami modus di balik angka-angka janggal tersebut melalui simulasi berikut.

 

Tujuan simulasi ini adalah untuk menunjukkan secara gamblang bagaimana anggaran yang seharusnya kecil bisa membengkak secara tidak wajar.

 

Berdasarkan data dan Juknis (Petunjuk Teknis) yang umum berlaku:

  • Jumlah Guru Honorer: 11 orang
  • Jam Mengajar Maksimal/Bulan: 24 jam per guru
  • Tarif Honor per Jam: Rp 50.000
  • Perhitungan Honor Wajar Maksimal per Tahun: 11 Guru x 24 Jam/Bulan x 12 Bulan x Rp 50.000 = Rp 158.400.000

Angka Rp 158,4 Juta adalah biaya maksimal yang seharusnya dikeluarkan sekolah dalam setahun untuk honor 11 guru.

 

Laporan realisasi pembayaran honor yang dikeluarkan sekolah di bawah kendali Kepala Sekolah M. Suharyadi adalah:

  • Total Pembayaran Honor Dilaporkan per Tahun: Rp 302.700.000

 

Ada selisih Rp 144,3 Juta antara anggaran yang seharusnya (Rp 158,4 Juta) dan yang dilaporkan (Rp 302,7 Juta). Karena jumlah guru (11 orang) dan tarif per jam (Rp 50.000) adalah variabel tetap, satu-satunya cara untuk menggelembungkan anggaran adalah dengan memanipulasi jumlah jam mengajar dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ).

 

Mari kita hitung berapa jam yang “diciptakan” dalam laporan untuk menghabiskan anggaran sebesar Rp 302,7 juta.

  • Jumlah Jam Mengajar yang Dilaporkan: Rp 302.700.000 / Rp 50.000 per jam = 6.054 Jam

Sekarang, kita bandingkan dengan jam mengajar riil yang seharusnya terjadi:Jam Riil Maksimal Seharusnya: 11 Guru x 24 Jam x 12 Bulan = 3.168 Jam

 

Untuk melegitimasi pengeluaran sebesar Rp 302,7 juta, pihak sekolah diduga telah menciptakan 2.886 jam mengajar fiktif (6.054 jam laporan – 3.168 jam riil) di dalam LPJ. Jam fiktif inilah yang menjadi modus untuk menyedot dana BOS secara ilegal, yang potensinya merugikan negara hingga Rp 191,8 Juta.

 

LSM Tunas Bangsa menegaskan bahwa temuan ini tidak bisa dianggap remeh. “Realisasi dana begitu besar namun tidak sesuai dengan jumlah guru honor, hal ini tentu tidak wajar. Suharyadi selaku Kepala Sekolah harus diperiksa,” tegasnya.

 

Sandi mendesak Inspektorat dan Kejaksaan untuk tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi melakukan investigasi mendalam. “Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu ternodai oleh praktik korupsi oleh oknum berkedok kepala sekolah,” ungkap Sandi.

 

Panggilan ini adalah ujian bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa pengawasan dana pendidikan benar-benar berjalan, dan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan untuk pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan hingga ke detail terkecil. Tanggapan dari Kepala SMAN 1 Liwa, M. Suharyadi, sangat dinantikan untuk memberikan kejelasan atas temuan ini.(*)

 

[RIVAN/TIMES AKURAT NEWS] 

Baca Juga :

 

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Korupsi

Di Balik Prestasi WTP Mesuji, Bom Waktu Korupsi di Anggaran PUPR 2024. Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.
Investigasi mendalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas PUPR Mesuji di balik prestasi WTP. Temuan janggal BPK terkait belanja solar fiktif Rp9,3 Miliar menjadi alarm serius untuk potensi penyelewengan APBD 2024.

Catatan: Deskripsi langsung menyoroti kata kunci utama: korupsi, PUPR Mesuji, WTP, BPK, solar fiktif, dan APBD 2024.

Korupsi

KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat. membongkar dugaan korupsi sistematis dalam Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Pesawaran untuk APBD 2024. Dengan total anggaran Rp 2,45 miliar, analisis mengungkap modus operandi busuk seperti penggelembungan harga (mark-up) brutal pada sewa alat berat dan pakaian dinas, serta pemecahan puluhan paket pengadaan untuk menghindari lelang terbuka. Dugaan semakin diperkuat dengan alokasi anggaran swakelola yang tidak wajar dan berpotensi fiktif. Kepala Dinas DLH, Dra. Linda Sari, M.M., memilih bungkam saat dikonfirmasi, menambah kecurigaan publik atas praktik lancung yang merugikan keuangan negara.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

error: Content is protected !!