(self.SWG_BASIC = self.SWG_BASIC || []).push( basicSubscriptions => { basicSubscriptions.init({ type: "NewsArticle", isPartOfType: ["Product"], isPartOfProductId: "CAow7ue8DA:openaccess", clientOptions: { theme: "light", lang: "id" }, }); }); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-0S6TE2EDMQ'); gtag('config', 'AW-10806135678');
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

Pendampingan Penginputan Anggaran Kas APBD 2025 di BPKAD Provinsi Lampung

19
×

Pendampingan Penginputan Anggaran Kas APBD 2025 di BPKAD Provinsi Lampung

Sebarkan artikel ini

Pendampingan Penginputan Anggaran Kas APBD 2025 di BPKAD Provinsi Lampung

TIMES AKURAT NEWS, BANDAR LAMPUNG – Anggaran merupakan langkah krusial untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Di Provinsi Lampung, BPKAD mengadakan sesi pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait penginputan anggaran kas efisiensi belanja APBD TA 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan OPD dalam menggunakan aplikasi SIPD khususnya dalam penginputan yang akurat dan tepat waktu. (27/02/2025)

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓

Acara tersebut diselenggarakan di ruang rapat lantai 3 BPKAD Provinsi Lampung, sebuah tempat yang strategis untuk diskusi dan kolaborasi antara tim UPTD Pusdatin Keuangan dan OPD. Ruang rapat ini dirancang untuk memberikan nuansa yang kondusif bagi setiap peserta agar dapat berbagi pandangan dan memberi masukan. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan semua OPD dapat lebih memahami tata cara penginputan anggaran, terutama dalam konteks efisiensi belanja yang menjadi prioritas pada tahun 2025.

Penginputan anggaran yang tepat sangat berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pendampingan dari tim UPTD Pusdatin Keuangan BPKAD Provinsi Lampung, para peserta diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPD untuk menampilkan data anggaran secara maksimal. Proses ini tidak hanya membantu dalam pencapaian efisiensi belanja, tetapi juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas OPD dalam pengelolaan anggaran dan penginputan data yang efektif. Diharapkan dengan adanya pendampingan ini, setiap OPD dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi SIPD dengan baik, menghasilkan data anggaran yang siap pakai dan akurat untuk keperluan perencanaan dan pelaksanaan program daerah ke depan.

Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika
Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

error: Content is protected !!