KADIS DPLH Bungkam, Dugaan Korupsi di Pesawaran Semakin Menguat. membongkar dugaan korupsi sistematis dalam Rencana Umum Pengadaan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPLH) Kabupaten Pesawaran untuk APBD 2024. Dengan total anggaran Rp 2,45 miliar, analisis mengungkap modus operandi busuk seperti penggelembungan harga (mark-up) brutal pada sewa alat berat dan pakaian dinas, serta pemecahan puluhan paket pengadaan untuk menghindari lelang terbuka. Dugaan semakin diperkuat dengan alokasi anggaran swakelola yang tidak wajar dan berpotensi fiktif. Kepala Dinas DLH, Dra. Linda Sari, M.M., memilih bungkam saat dikonfirmasi, menambah kecurigaan publik atas praktik lancung yang merugikan keuangan negara.
Anti Korupsi
![[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar: Rp3,3 Miliar Diduga Jadi Bancakan, Modus Mark-up ATK hingga Perjalanan Dinas Fiktif](https://akuratnews.pro/wp-content/uploads/Skandal-Anggaran-BPKAD-Lampung-Selatan-Terbongkar-350x220.jpg)
[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar: Rp3,3 Miliar Diduga Jadi Bancakan, Modus Mark-up ATK hingga Perjalanan Dinas Fiktif
[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar Anggaran Rp3,3 miliar untuk 40 orang adalah penghinaan terhadap akal sehat dan rasa keadilan publik. Ini harus diusut tuntas. Dikonfirmasi soal anggaran janggal Rp3,3 Miliar, Kepala BPKAD Wahidin Amin bukan menjawab, tapi langsung memblokir tiga nomor telepon wartawan.