Bapenda Lampung Rombak Jajaran, Sekretaris Tekankan Akselerasi Digital dan Integritas Demi Kejar Target PAD. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung melaksanakan serah terima jabatan bagi sejumlah pejabat administrator dan pengawas pada Selasa (09/09/2025). Sekretaris Bapenda, Armin Tony, menegaskan bahwa rotasi ini bertujuan untuk mengakselerasi kinerja dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Arahan utama bagi pejabat yang baru dilantik adalah fokus pada tiga hal: percepatan digitalisasi layanan, penguatan sinergi antarbidang, dan menjaga tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Bandar Lampung
Budhi Condrowati Ajak Alumni GMNI Berkontribusi Aktif untuk Pembangunan Lampung
Budhi Condrowati Ajak Alumni GMNI Berkontribusi Aktif untuk Pembangunan Lampung. Anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati, menunjukkan dukungan penuhnya terhadap peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah dengan menghadiri Konferensi Daerah III Persatuan Alumni GMNI Lampung. Artikel ini merangkum pesan dan apresiasi yang disampaikan Budhi Condrowati, yang mengajak kaum intelektual dan nasionalis untuk aktif bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal kebijakan publik. Berita ini menyoroti komitmen DPRD Lampung dalam menjalin dialog dan menyerap aspirasi dari masyarakat sipil demi kemajuan Provinsi Lampung.
Di Balik Suksesnya Budhayana Run 5K: Tangan Dingin Sekdaprov Marindo Kurniawan Orkestrasikan Visi Harmoni Gubernur Lampung
Di Balik Suksesnya Budhayana Run 5K: Tangan Dingin Sekdaprov Marindo Kurniawan Orkestrasikan Visi Harmoni Gubernur Lampung. Keberhasilan sebuah acara besar bukan hanya cerminan visi pemimpin puncak, tetapi juga bukti kompetensi manajerial birokrasi. Peran Sekda dalam mengorkestrasi dukungan lintas dinas adalah ‘lem’ yang merekatkan gagasan besar Gubernur dengan eksekusi sempurna di lapangan.
Polemik Grup LGBT di Medsos Lampung: Desakan Perda Menguat, Aktivis HAM Ingatkan Potensi Diskriminasi
Polemik Grup LGBT di Medsos. Perda Anti-LGBT di Lampung bukan lagi sekadar respons terhadap sebuah grup Facebook, melainkan telah menjadi arena pertarungan antara nilai moralitas kolektif dan jaminan hak individu. Keputusan yang akan diambil oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya akan mendefinisikan lanskap hukum daerah, tetapi juga akan menjadi cerminan bagaimana masyarakat Lampung menyikapi perbedaan di tengah kompleksitas zaman modern. Langkah ke depan menuntut dialog yang lebih dalam dan melibatkan semua pihak, bukan hanya sekadar adu kuat pengaruh di ruang publik.
