gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-10806135678/bpbJCJua_ekZEP6W4qAo'});
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Proyek Mewah Pejabat Diduga Dikunci, Anggaran Pemeliharaan Dipecah-Pecah

Proyek Mewah Pejabat Diduga Dikunci, Anggaran Pemeliharaan Dipecah-Pecah

Korupsi

Proyek Mewah Pejabat Diduga Dikunci, Anggaran Pemeliharaan Dipecah-Pecah. Terbongkar! LSM Tunas Bangsa mengungkap dugaan korupsi sistematis di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Selatan. Temukan bukti-bukti proyek janggal bernilai miliaran rupiah, mulai dari renovasi mewah fasilitas bupati, pembangunan pagar seharga Rp 1,7 Miliar, hingga modus pemecahan paket anggaran menggunakan Pengadaan Langsung yang melanggar aturan. Skandal ini terkuak di tengah periode transisi pejabat penting. Baca investigasi lengkapnya.

Peringati Hari Pengayoman ke-80, DPRD Lampung Apresiasi Kinerja dan Dedikasi Kemenkumham

Peringati Hari Pengayoman ke-80, DPRD Lampung Apresiasi Kinerja dan Dedikasi Kemenkumham

Pemerintahan

Peringati Hari Pengayoman ke-80, DPRD Lampung Apresiasi Kinerja dan Dedikasi Kemenkumham. kehadiran anggota Komisi I DPRD Lampung, Mohammad Reza Berawi, dalam acara peringatan Hari Pengayoman ke-80 di Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung. Kehadirannya melambangkan sinergi kuat antara lembaga legislatif dan mitra kerja pemerintah. Berita ini menyoroti apresiasi Reza Berawi terhadap agenda reformasi hukum Kemenkumham serta komitmen DPRD untuk mendukung terwujudnya pelayanan dan kepastian hukum yang prima bagi seluruh masyarakat Lampung.

Sinyal Keras dari Pemprov: Sekda Marindo Jadikan Evaluasi APBD ‘Ujian Kelayakan’ bagi Kepala Daerah

Sinyal Keras dari Pemprov: Sekda Marindo Jadikan Evaluasi APBD ‘Ujian Kelayakan’ bagi Kepala Daerah

Pemerintahan

Sinyal Keras dari Pemprov: Sekda Marindo Jadikan Evaluasi APBD ‘Ujian Kelayakan’ bagi Kepala Daerah. Tanggung jawab Provinsi bukan hanya mengelola APBD sendiri, tapi memastikan setiap rupiah di kabupaten/kota juga dikelola dengan benar. Kami adalah benteng pertahanan pertama dan terakhir dalam menjaga akuntabilitas. Sebelum BPK turun, ‘BPK internal’ Provinsi harus sudah bekerja.

error: Content is protected !!