Anggaran ATK BPKAD Lampung Selatan Meledak 19 Kali Lipat Kerugian Negara Diduga Tembus Rp1 Miliaran. Anggaran ATK BPKAD Lampung Selatan Meledak 19 Kali Lipat Kerugian Negara Diduga Tembus Rp1 Miliar.
Kerugian Negara
DARURAT KORUPSI: Rp1,89 Miliar Uang Rakyat ‘Menguap’ di Proyek Dinas PU, APH Didesak Segera Periksa Kepala Dinas Dedi Sutiyoso
DARURAT KORUPSI: Rp1,89 Miliar Uang Rakyat ‘Menguap’ di Proyek Dinas PU, APH Didesak Segera Periksa Kepala Dinas Dedi Sutiyoso. BPK sudah memberikan peta jalan kejahatannya. Jika APH hanya menunggu di ujung jalan untuk menagih pengembalian uang, bukan menjemput pelakunya dengan borgol, maka negara ini secara resmi melegalkan korupsi dengan sistem ‘bayar di tempat’.
![[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar: Rp3,3 Miliar Diduga Jadi Bancakan, Modus Mark-up ATK hingga Perjalanan Dinas Fiktif](https://akuratnews.pro/wp-content/uploads/Skandal-Anggaran-BPKAD-Lampung-Selatan-Terbongkar-350x220.jpg)
[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar: Rp3,3 Miliar Diduga Jadi Bancakan, Modus Mark-up ATK hingga Perjalanan Dinas Fiktif
[Laporan Utama] Skandal Anggaran BPKAD Lampung Selatan Terbongkar Anggaran Rp3,3 miliar untuk 40 orang adalah penghinaan terhadap akal sehat dan rasa keadilan publik. Ini harus diusut tuntas. Dikonfirmasi soal anggaran janggal Rp3,3 Miliar, Kepala BPKAD Wahidin Amin bukan menjawab, tapi langsung memblokir tiga nomor telepon wartawan.
BPK Temukan Kerugian Rp1,4 Miliar di Lampung Utara, Gaji PNS Absen Bertahun-tahun Tetap Mengalir
Fakta Kunci: BPK mengungkap kerugian daerah senilai Rp1,44 Miliar akibat pembayaran gaji kepada 31 PNS yang tidak masuk kerja, bahkan 17 di antaranya tidak diketahui keberadaannya.
Sorotan Masalah: Meskipun sudah berulang kali ditegur secara lisan, kebiasaan (absen) tersebut tetap berlangsung dan tidak ada sanksi yang diterapkan meski pelanggaran terjadi berulang.
Tuntutan Publik: Temuan BPK ini harus menjadi alarm. Tak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin yang berdampak langsung pada kerugian keuangan daerah. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan.
