gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-10806135678/bpbJCJua_ekZEP6W4qAo'});
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Proyek Mewah Pejabat Diduga Dikunci, Anggaran Pemeliharaan Dipecah-Pecah

Proyek Mewah Pejabat Diduga Dikunci, Anggaran Pemeliharaan Dipecah-Pecah

Korupsi

Proyek Mewah Pejabat Diduga Dikunci, Anggaran Pemeliharaan Dipecah-Pecah. Terbongkar! LSM Tunas Bangsa mengungkap dugaan korupsi sistematis di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Selatan. Temukan bukti-bukti proyek janggal bernilai miliaran rupiah, mulai dari renovasi mewah fasilitas bupati, pembangunan pagar seharga Rp 1,7 Miliar, hingga modus pemecahan paket anggaran menggunakan Pengadaan Langsung yang melanggar aturan. Skandal ini terkuak di tengah periode transisi pejabat penting. Baca investigasi lengkapnya.

Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah

Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah

Korupsi

Modus Tender Gagal-Ulang Dinas PUPR Tanggamus Terbongkar: PPK Bowo Nugroho Terseret dalam Dugaan Rekayasa Proyek Miliaran Rupiah. Sebuah laporan investigatif membongkar dugaan rekayasa dalam proses lelang proyek miliaran rupiah di Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus. Dengan bukti data dari LPSE, artikel ini merinci modus penggagalan tender yang janggal, intervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bowo Nugroho, dan bagaimana perusahaan yang sebelumnya tidak layak justru dimenangkan dalam tender ulang. Para pejabat kunci yang memilih bungkam semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang terencana.

LSM Tunas Bangsa Desak APH Usut Anggaran Janggal Rp2,1 Miliar BPKAD Lampung Selatan

LSM Tunas Bangsa Desak APH Usut Anggaran Janggal Rp2,1 Miliar BPKAD Lampung Selatan

Korupsi

LSM Tunas Bangsa Desak APH Usut Anggaran Janggal Rp2,1 Miliar BPKAD Lampung Selatan. Anggaran Rp2,1 Miliar untuk 40 orang ini bukan sekadar angka, ini adalah cermin arogansi kekuasaan. Logika mana yang membenarkan satu pegawai ‘pelesiran’ dua bulan penuh, sementara kebutuhan dasar rakyat terabaikan? Ini bukan pemborosan, ini potensi perampokan uang rakyat yang terencana.

error: Content is protected !!