gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-10806135678/bpbJCJua_ekZEP6W4qAo'});
Tegas, Lugas, Independen.
Example 325x300
Example floating
Example floating
Hukum & Kriminal

WTP ke-11 Bukti Komitmen Teguh BPKAD Lampung Jaga Akuntabilitas Keuangan Daerah

19
×

WTP ke-11 Bukti Komitmen Teguh BPKAD Lampung Jaga Akuntabilitas Keuangan Daerah

Sebarkan artikel ini

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali mengukir prestasi gemilang di kancah nasional dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, ST., MM.,menegaskan bahwa capaian ini adalah manifestasi dari komitmen kuat dan kerja keras seluruh jajaran, khususnya BPKAD, dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Opini WTP yang diterima Pemprov Lampung untuk kesebelas kalinya ini bukan sekadar seremonial, melainkan validasi atas komitmen dan integritas kita semua, terutama BPKAD sebagai garda terdepan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Dr. Marindo Kurniawan menyikapi penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penghargaan prestisius tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI, Dr. Budi Prijono, kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung. Dr. Marindo Kurniawan, yang turut hadir dalam acara tersebut, menggarisbawahi peran vital BPKAD dalam proses pencapaian ini.”BPKAD Provinsi Lampung secara konsisten dan berkelanjutan melakukan pembenahan serta penguatan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kami memastikan setiap transaksi, pencatatan, hingga pelaporan dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan, prinsip kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dr. Marindo menjelaskan bahwa pencapaian WTP berturut-turut ini merupakan hasil dari sinergi yang solid antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung, serta arahan dan dukungan penuh dari Gubernur Lampung. Namun, ia menekankan bahwa BPKAD memegang tanggung jawab inti dalam mengorkestrasi penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

“Kami di BPKAD tidak pernah berpuas diri. Setiap tahun, kami melakukan evaluasi mendalam atas temuan-temuan BPK RI sebelumnya dan segera menindaklanjutinya dengan langkah-langkah korektif yang konkret dan terukur. Ini adalah bentuk tanggung jawab profesional kami,” ungkap Dr. Marindo.

Ia juga menambahkan bahwa prestasi ini sejalan dengan upaya Pemprov Lampung dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan terpercaya, sebagai landasan fundamental untuk mewujudkan visi besar “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.””Dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Lampung. BPKAD akan terus berkomitmen menjaga amanah ini,” pungkas Dr. Marindo Kurniawan.

Jangan Lewatkan Video Selengkapnya 👇

Baca Selengkapnya
Example 300x600
Gulir ke Bawah ↓
Example 120x600

Times Akurat News adalah portal berita Lampung terkemuka yang mendedikasikan diri pada jurnalisme mendalam, dengan fokus utama pada pengawasan dinamika politik dan pemerintahan. Kami hadir sebagai pilar pengungkap fakta, menyajikan laporan yang tajam, akurat, dan independen untuk publik global. Misi kami adalah memastikan publik mendapatkan akses terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum. Prinsip & Etika Jurnalisme Kami Integritas Times Akurat News dibangun di atas empat pilar etika yang tidak dapat ditawar, yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran redaksi kami di mana pun berada

Gg. Sakti No.40 Surabaya, kecatamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, 35148
0821 7748 5498
TIMES AKURAT NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi
Korupsi

Mengenal KWS KPK: Saluran Aman dan Rahasia untuk Melaporkan Korupsi. Artikel ini mengupas secara detail mengenai KPK Whistleblower System (KWS), platform pengaduan rahasia dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dijelaskan bagaimana masyarakat dapat melaporkan dugaan korupsi secara aman, fitur-fitur unggulannya seperti jaminan kerahasiaan dan pemantauan laporan, serta saluran pengaduan lain yang tersedia. Berita ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang cara berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi.

Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan
Korupsi

PUPR Mesuji Glontorkan Rp 4,2 Miliar untuk Bensin: Dugaan Korupsi Sistematis Terbongkar, KPK & Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan! Artikel investigasi ini membongkar dugaan korupsi sistematis dan skala masif di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji pada APBD 2024. Sorotan utama adalah “anggaran monster” senilai Rp 4,2 Miliar untuk belanja bensin yang melanggar standar biaya nasional, skandal tender proyek jalan Rp 6,1 Miliar yang diduga diatur, serta miliaran rupiah “dana siluman” dan anggaran perjalanan dinas fiktif. Berita ini mengungkap bagaimana LSM Tunas Bangsa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan menginvestigasi Kepala Dinas PUPR Mesuji, Ir. Agnatius Syahrizal.

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika
Berita

Rotasi Besar Polri, Irjen Pol Helfi Assegaf Jabat Kapolda Lampung Gantikan Irjen Pol Helmy Santika. Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Irjen Pol Helfi Assegaf resmi ditunjuk sebagai Kapolda Lampung baru menggantikan Irjen Pol Helmy Santika yang mendapat promosi jabatan. Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi besar yang melibatkan 60 perwira tinggi dan menengah di Kepolisian Republik Indonesia pada September 2025.

Penelitian Proyek Lampung Selatan
Korupsi

Penelitian Proyek Lampung Selatan: Analisis Mendalam Korupsi Sistemik, Jaringan Kekuasaan, dan Proyek Infrastruktur Bermasalah. Artikel ini adalah sebuah laporan investigasi mendalam yang membongkar dugaan korupsi sistemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Berawal dari temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yang mengungkap kelebihan bayar sebesar Rp2,78 miliar pada 11 proyek infrastruktur, investigasi ini menelusuri jejak masalah hingga ke akar sejarahnya, membandingkan pola yang terjadi saat ini dengan skandal korupsi masif era Bupati Zainudin Hasan. Laporan ini juga menyoroti peran kontroversial Kepala Dinas PUPR saat ini, Hasbie Azka, keluhan monopoli proyek dari kontraktor lokal, serta menganalisis munculnya jaringan kekuasaan baru melalui dinasti politik-bisnis keluarga Djausal, yang puncaknya adalah terpilihnya Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung. Secara keseluruhan, artikel ini memetakan “gurita proyek” yang melibatkan simbiosis antara birokrat, politisi, dan pengusaha, yang mengorbankan kualitas infrastruktur dan merugikan keuangan negara.

Berita

Gebrakan Awal Sekda Marindo Kurniawan Menjinakkan Tantangan Ekonomi, Mendamaikan Polemik Anggaran, dan Menata Birokrasi Lampung. “Kita tidak boleh bicara salah siapa ini, beban siapa. Tapi yang pasti bahwa pemerintahan itu tetap berjalan dan kita harus memastikan bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan. Intinya itu proses Kepegawaian ya, kapan waktunya tinggal tunggu.” – Dr. Marindo Kurniawan, Sekdaprov Lampung.

error: Content is protected !!